Jakarta, Generasi.co — Tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyentuh angka 75,1 persen mendapat sorotan positif dari Senayan. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyebut angka dari survei Poltracking Indonesia (2–8 Maret 2026) tersebut sebagai sebuah pencapaian yang sangat istimewa.
Eddy menilai, mempertahankan legitimasi di atas 75 persen bukanlah hal mudah, terlebih saat pemerintah tengah dihadapkan pada tekanan berat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dan ancaman krisis energi global.
“Kepuasan publik yang tinggi di tengah gejolak Timur Tengah dan ancaman kelangkaan energi serta tekanan terhadap APBN kita adalah capaian istimewa. Survei Poltracking ini menunjukkan kepemimpinan Presiden Prabowo mampu menghadapi situasi ini dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional,” ujar Eddy di Jakarta.
Diplomasi Taktis: Amankan Pasokan, Jauhi Krisis
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini memberikan apresiasi khusus terhadap strategi diplomasi luar negeri Presiden Prabowo. Menurutnya, Prabowo berhasil menjadikan penguatan ekonomi dan ketahanan energi sebagai prioritas utama dalam setiap lawatan kenegaraannya.
Salah satu bukti konkretnya adalah kesuksesan pemerintah mengunci kerja sama pasokan energi jangka panjang dengan Federasi Rusia baru-baru ini. Manuver ini dinilai Eddy sebagai langkah krusial untuk menarik Indonesia masuk ke dalam zona aman.
Ia membandingkan ketahanan Indonesia dengan negara-negara tetangga yang kini sedang kelabakan menghadapi krisis:
- Filipina, Thailand, dan Singapura: Harus memutar otak menghadapi lonjakan harga energi.
- Pakistan: Terpaksa mengambil langkah-langkah pemotongan drastis akibat ketergantungan absolut pada pasokan yang melintasi Selat Hormuz.
“Terakhir beliau berhasil menjalin kerja sama dengan Rusia dalam upaya memenuhi kebutuhan energi nasional. Bandingkan dengan negara tetangga yang harus mengambil langkah-langkah drastis karena ketergantungan yang tinggi terhadap situasi di Selat Hormuz,” tegas Waketum PAN tersebut.
Jangan Lengah, Momentum Kebut Energi Terbarukan (EBT)
Meski pasokan minyak telah diamankan, Eddy mengingatkan pemerintah agar tidak terlena. Ia mendesak agar krisis geopolitik ini justru dijadikan momentum pelecut untuk mempercepat transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT).
Bagi Eddy, dengan atau tanpa adanya perang di Timur Tengah, melepas ketergantungan dari impor energi fosil adalah harga mati demi kedaulatan negara.
“Kami di MPR RI terus mendukung berbagai komitmen Presiden Prabowo untuk memperbesar bauran energi terbarukan. Dengan EBT, kita akan mengurangi secara signifikan ketergantungan terhadap impor energi di satu sisi, dan menciptakan energi bersih serta memenuhi hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang sehat,” tutup Eddy.
