Presiden Prabowo Subianto menyiapkan serangkaian stimulus ekonomi strategis guna menjaga stabilitas inflasi dan memperkuat daya beli masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa paket kebijakan ini mencakup penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan hingga penerapan diskon tarif secara besar-besaran untuk sektor transportasi dan jalan tol.
“Seiring tren inflasi yang kian melandai, langkah kolaboratif ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kelancaran aktivitas selama periode Lebaran,” ujar Teddy melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, dikutip Kamis (29/1).
Diskon Tiket Mudik hingga Kereta Api
Teddy menjelaskan, keputusan ini merupakan hasil rumusan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pemerintah secara khusus menyoroti kemudahan arus mudik. Stimulus transportasi yang disiapkan meliputi potongan harga tiket untuk pesawat, kereta api, angkutan laut, hingga angkutan darat. Diskon tarif tol juga disiapkan untuk memecah kepadatan lalu lintas.
Fokus Stabilitas Pangan
Selain insentif transportasi, pemerintah menaruh perhatian penuh pada ketahanan pangan nasional. Distribusi komoditas strategis, khususnya beras, akan diperkuat lintas wilayah untuk mencegah kelangkaan dan lonjakan harga yang kerap terjadi jelang hari raya.
“Pasokan pangan menjadi perhatian utama. Pemerintah memastikan distribusi antarwilayah berjalan optimal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang stabil,” tegas Teddy.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Latar Belakang: Menjaga Momentum Ekonomi
Langkah intervensi pasar menjelang Lebaran merupakan agenda rutin tahunan, namun kali ini menjadi krusial di tengah upaya pemerintah menjaga tren inflasi yang mulai terkendali di awal 2026.
Kolaborasi TPIP dan kementerian teknis bertujuan untuk memastikan lonjakan permintaan (demand) saat hari raya tidak menggerus daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, sekaligus menjaga perputaran ekonomi daerah melalui aktivitas mudik yang lancar.
