Ritel Modern Makin Menggurita, Menkop Ferry Bakal Perketat Zonasi Demi Selamatkan PKL!

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono/IG

JAKARTA, Generasi.co — Masifnya ekspansi jaringan ritel modern dan minimarket di berbagai sudut kota dinilai mulai mengancam ruang gerak pelaku usaha mikro dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Merespons situasi ini, Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menegaskan komitmen pemerintah untuk menata ulang regulasi agar keadilan usaha tetap terjaga.

Penegasan tersebut disampaikan Ferry usai menggelar audiensi langsung dengan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ali Mahsun, beserta jajarannya di Jakarta pada Kamis (26/2/2026). Pertemuan ini secara khusus menampung aspirasi dan keluhan para pedagang kecil yang terdampak langsung oleh dominasi ritel modern.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Ferry menggarisbawahi bahwa kemajuan investasi tidak boleh mengorbankan ekonomi kerakyatan. “Masukan yang disampaikan menjadi pengingat penting bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan keadilan usaha,” tulis Ferry.

Tiga Langkah Strategis Lindungi UMKM

Untuk mencegah matinya usaha-usaha kecil di tingkat kampung dan jalanan, Menkop mendorong penegakan aturan main yang lebih ketat. Terdapat tiga poin utama yang menjadi fokus pembenahan ekosistem tata niaga saat ini:

  • Penguatan Pengaturan Zonasi: Membatasi jarak aman dan wilayah operasional antara ritel modern skala besar/jaringan dengan pasar tradisional maupun area PKL.
  • Kejelasan Klasifikasi Toko Modern: Menata ulang izin dan definisi toko modern agar tidak ada celah monopoli pasar di tingkat rukun warga (RW) atau pemukiman padat.
  • Kewajiban Kemitraan UMKM: Mewajibkan ritel modern untuk menyediakan ruang pajang (display) atau menjalin rantai pasok dengan produk-produk lokal buatan UMKM sekitar.

Langkah-langkah tersebut dinilai krusial agar pedagang kecil tetap terlindungi dan memiliki daya saing yang setara di tengah gempuran pemodal besar.

UMKM Harus Jadi Tuan Rumah

Lebih lanjut, Ferry memastikan bahwa pemerintah berada di posisi penyeimbang. Negara berkomitmen menjaga iklim kemudahan berusaha bagi para investor ritel, namun di saat yang bersamaan, perlindungan terhadap pelaku ekonomi rakyat adalah harga mati.

“Koperasi dan UMKM harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tumbuh dalam ekosistem usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan,” tegas Ferry memungkas pernyataannya.

Langkah konkret dari Kementerian Koperasi kini sangat dinantikan oleh jutaan PKL dan pelaku usaha mikro agar regulasi zonasi tidak hanya tajam di atas kertas, tetapi juga ditegakkan secara ketat di lapangan.