Jakarta, Generasi.co — Tragedi gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan terlukanya lima personel lainnya akibat serangan membabi buta militer Israel di Lebanon memicu kemarahan parlemen. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis ganda: mengevakuasi pasukan dari zona merah Lebanon dan memimpin manuver diplomasi keras di Dewan Keamanan (DK) PBB.
Gelar Pahlawan Perdamaian dan Opsi Tarik Pasukan
HNW menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi keselamatan warga negaranya, termasuk prajurit yang sedang bertugas. Karena posisi pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon Selatan terbukti tidak lagi terlindungi dari agresi Israel, opsi penarikan pasukan harus segera dipertimbangkan secara serius.
Di ranah domestik, HNW juga meminta negara memberikan penghormatan tertinggi kepada para prajurit yang gugur.
“Semoga Allah SWT menerima mereka sebagai syuhada dan negara mengapresiasi pengorbanan mereka, menobatkan mereka sebagai Pahlawan Perdamaian, serta mempedulikan keluarga yang mereka tinggalkan,” ujar HNW dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Desak Sidang Darurat PBB dan Peringatan Veto AS
Di panggung diplomasi global, HNW meminta Pemerintah RI tidak hanya berhenti pada retorika kecaman. Indonesia didesak untuk berkolaborasi dengan Prancis dan melobi negara-negara anggota tetap DK PBB agar segera menggelar sidang darurat.
Tuntutannya jelas: jatuhkan sanksi keras, termasuk opsi pembekuan keanggotaan Israel dari PBB atas pelanggaran hukum internasional yang secara sengaja menargetkan pasukan penjaga perdamaian.
HNW secara khusus memberikan peringatan keras kepada Amerika Serikat agar tidak menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel dalam sidang darurat tersebut.
“Pemerintah perlu mendesak agar DK PBB segera menggelar sidang darurat, tanpa veto, untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel termasuk opsi membekukan keanggotaannya dari PBB, akibat kejahatan mereka yang anti-perdamaian ini,” tegasnya.
Evaluasi Board of Peace (BoP) Bentukan Trump dan Rencana Penugasan Gaza
Lebih jauh, HNW menyoroti kontradiksi geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Ia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan AS.
Menurut HNW, legitimasi moral BoP telah runtuh karena Israel—yang terus melakukan aksi brutal dari Gaza, Tepi Barat, Suriah, hingga membunuh pasukan PBB di Lebanon—justru dimasukkan sebagai anggotanya dan dibiarkan tanpa sanksi oleh Washington.
Menyusul eskalasi ini, HNW juga memperingatkan pemerintah agar meninjau ulang rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.
“Opsi mengirimkan pasukan ke Gaza pun penting dipertimbangkan ulang, agar nasib TNI tidak lagi menjadi korban kejahatan Israel dengan ditembaki atau diadudomba dengan pejuang Gaza/Palestina, yang justru makin menjauhkan terwujudnya perdamaian,” pungkasnya.
