Jakarta, Generasi.co — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono, melontarkan kritik keras terhadap kerumitan birokrasi masa lalu yang mencekik nasib petani. Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertanian (Kementan) resmi memangkas habis rantai regulasi distribusi pupuk dan menetapkan jaring pengaman harga gabah demi menjamin kepastian produksi pangan nasional.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Sudaryono menegaskan bahwa kesalahan dalam pengambilan keputusan regulasi bisa memberikan dampak destruktif yang meluas, sama bahayanya dengan kejahatan korupsi.
Pangkas Birokrasi Gelap: Dari 145 Tanda Tangan Jadi Jalur Langsung
Wamentan menyoroti ironi distribusi pupuk di masa lalu yang sangat berbelit-belit. Sistem lama mengharuskan dokumen melewati 11 kementerian, melintasi ratusan kabupaten, dan membutuhkan hingga 145 tanda tangan persetujuan.
“Selesai kapan? Petani keburu panen, pupuk baru datang. Sekarang kita pangkas habis. Cukup penyuluh pertanian mendata. Verifikasi masuk Kementan. Kirim langsung ke kios. Gampang,” tegas Sudaryono membeberkan sistem baru yang lebih rasional dan cepat.
Ancam Tengkulak, Harga Gabah Dipatok Minimal Rp6.500
Selain mengamankan pasokan pupuk di hulu, Kementan juga memasang badan untuk mengamankan harga jual di hilir. Sudaryono mengumumkan bahwa pemerintah telah menetapkan batas bawah harga gabah di angka Rp6.500 per kilogram.
Ia tidak segan memberikan ultimatum kepada pihak-pihak yang mencoba menekan petani dengan membeli gabah di bawah harga patokan tersebut.
“Harga gabah juga sama. Patok minimal Rp6.500. Beli di bawah itu? Satgas Pangan siap tindak,” ancamnya lugas.
Regulasi Harus Permudah Produsen Pangan
Wamentan menyadari bahwa kepastian hulu-hilir adalah motor penggerak utama bagi produktivitas sektor pertanian. Jika negara gagal memberikan jaminan ketersediaan pupuk dan harga jual yang layak, animo petani untuk turun ke sawah dipastikan akan merosot.
Menutup pernyataannya, Sudaryono mengingatkan seluruh jajaran birokrasi agar tidak lagi menciptakan aturan yang menghambat pahlawan pangan Tanah Air.
“Petani butuh kepastian. Tanpa jaminan, mereka malas tanam. Tanah sama, anggaran sama. Asal aturannya pas, target panen pasti tembus. Jangan sampai aturan dibuat menyusahkan pembuat makanan kita,” pungkas Wamentan.
