Jakarta, Generasi.co — Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global, Indonesia justru mencatatkan rekor impresif. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026), pemerintah merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 yang meroket hingga 5,61 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dengan bangga memaparkan bahwa capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di jajaran anggota G20. Angka ini bahkan mematahkan prediksi pesimistis dari berbagai lembaga ekonomi dunia.
“Jadi kita di atas China, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2 persen,” tegas Menko Airlangga di hadapan awak media.
Motor Penggerak Lompatan Ekonomi
Airlangga merinci bahwa melesatnya angka pertumbuhan ekonomi nasional tidak lepas dari kinerja solid di berbagai lini. Motor penggerak utama pertumbuhan ini meliputi:
- Konsumsi: Terjadi peningkatan konsumsi yang signifikan, baik di tingkat masyarakat maupun belanja pemerintah.
- Neraca Perdagangan: Kinerja ekspor dan impor tetap mencatatkan tren positif.
- Sektor Riil: Ekspansi lapangan usaha berjalan optimal, mencakup sektor industri, perdagangan, administrasi pemerintahan, jasa lainnya, transportasi, pergudangan, pertanian, hingga konstruksi.
Indikator Makro yang Makin Sehat
Sejalan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, indikator makroekonomi domestik juga terpantau sangat stabil dan sehat. Airlangga membeberkan sejumlah data kunci yang dilaporkan kepada Kepala Negara:
- Inflasi Terkendali: Berhasil ditekan ke level 2,42 persen, turun signifikan dari periode Maret yang berada di angka 3,48 persen.
- Pertumbuhan Kredit (Credit Growth): Mencapai 9,49 persen, menandakan sektor riil yang terus bergerak.
- Dana Pihak Ketiga (DPK): Tumbuh 13,55 persen, yang menjadi cerminan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat (trust) terhadap sistem perbankan nasional.
Redam Outflow Lewat Aturan DHE SDA
Meski mencatatkan rapor biru, Presiden Prabowo tetap memberikan atensi khusus terhadap dinamika aliran modal keluar (capital outflow) di pasar keuangan.
Sebagai langkah mitigasi untuk memperkuat pasokan valuta asing di dalam negeri, pemerintah mengesahkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
“Revisi PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Aturannya, DHE SDA wajib masuk ke bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan dikonversi ke Rupiah maksimum 50 persen. Sementara untuk sektor ekstraktif seperti minyak dan gas, tetap berlaku aturan saat ini, yaitu ditahan selama 3 bulan,” tutup Airlangga.
Dengan modal pertumbuhan ekonomi yang mengungguli negara-negara raksasa, pemerintah optimistis dapat terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sekaligus memastikan pembangunan berjalan inklusif.
