Jakarta, Generasi.co — Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, membunyikan alarm bahaya terkait memburuknya krisis banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa tenggelamnya garis pantai utara (Pantura) Jawa harus segera direspons oleh pemerintah pusat sebagai sebuah darurat nasional.
Pernyataan tegas ini disampaikan Lestari, yang akrab disapa Rerie, usai menyerap aspirasi masyarakat pada masa reses di daerah pemilihannya (Dapil II Jawa Tengah) pekan lalu.
“Yang terjadi di Sayung, Demak, bukan lagi sekadar banjir rob—melainkan krisis struktural yang menyebabkan hilangnya daratan dan ruang hidup masyarakat secara perlahan,” tegas Rerie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Data BRIN: 65,8 Persen Garis Pantai Pantura Hancur
Peringatan dari pimpinan MPR RI tersebut sejalan dengan riset terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Tubagus Solihuddin, mencatat bahwa 65,8 persen garis pantai Pantura telah mengalami abrasi hebat sepanjang periode 2000 hingga 2024.
Kerusakan masif ini dipicu oleh aktivitas di wilayah hulu—seperti kanalisasi dan pembangunan infrastruktur—yang memutus suplai sedimen alami ke pesisir. Dampaknya tak main-main, air laut di Demak tercatat telah menginvasi daratan hingga sejauh 5 sampai 6 kilometer, menenggelamkan ribuan hektare sawah dan kawasan permukiman.
Kondisi serupa juga mengancam wilayah lain di sepanjang Pantura, mulai dari hilangnya 1,72 kilometer persegi daratan di Serang (Banten), hingga intrusi air laut sejauh 4 kilometer di Muara Gembong (Bekasi) dan 2 kilometer di Legonkulon (Subang).
15.000 Keluarga Kehilangan Ruang Hidup
Rerie membeberkan fakta memprihatinkan dari lapangan. Sepanjang tahun 2026, wilayah Demak yang terdampak rob dan tergenang secara permanen melonjak drastis menjadi 6.600 hektare, melesat jauh dibandingkan tahun lalu yang tercatat seluas 1.200 hektare.
Akibatnya, sekitar 15.000 Kepala Keluarga (KK) di 20 desa terdampak langsung. Saat ini, hanya tersisa 5 desa di Kecamatan Sayung yang masih mampu mempertahankan lahan persawahannya.
Masyarakat yang kehilangan mata pencarian sebagai petani kini terpaksa beralih menjadi petambak tanpa bekal pengetahuan yang memadai, atau terperosok ke sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu.
“Transisi ini terjadi secara paksa—tanpa kesiapan dan tanpa dukungan sistemik. Mereka seperti dibiarkan menghadapi kondisi itu sendiri,” ungkap Rerie, yang juga merupakan Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem.
Desak Solusi Lebih dari Sekadar Tanggul
Merespons krisis ini, Rerie mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret dan berjangka panjang. Ia menekankan bahwa penanganan fisik semata tidak akan menyelesaikan akar permasalahan.
Pemerintah dituntut untuk segera merealisasikan:
- Program transisi ekonomi yang nyata bagi warga terdampak.
- Penguatan sistem perlindungan sosial.
- Pemulihan ekosistem pesisir.
- Penataan kebijakan wilayah pesisir yang berbasis keberlanjutan.
“Penanganan fisik seperti pembangunan tanggul tidak cukup tanpa disertai kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Yang hilang di Sayung bukan hanya tanah. Yang hilang adalah ruang hidup, kepastian, dan masa depan,” pungkasnya.
