Yogyakarta, Generasi.co — Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tak kuasa menahan air mata saat menyaksikan film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Isu alih fungsi lahan dan pengabaian hak masyarakat adat di dalam film tersebut dinilai sebagai realitas pahit yang benar-benar terjadi di Indonesia saat ini.
Ungkapan emosional itu disampaikan Megawati dalam forum National Policy Dialogue bertajuk “Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan” di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (25/5/2026).
“Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya,” ujar Megawati bergetar.
Kritik Keras Alih Fungsi Lahan
Dalam pidatonya, Megawati menyoroti masifnya kerusakan lingkungan akibat pendekatan ekonomi ekstraktif. Salah satu yang paling dikritiknya adalah hilangnya jutaan hektare hutan alam Indonesia yang kini telah bersalin rupa menjadi hamparan perkebunan kelapa sawit, hingga mengorbankan lahan pertanian rakyat.
Menurut Mega, arah pembangunan nasional saat ini perlahan mulai menjauh dari semangat kedaulatan bangsa karena mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal.
“Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?” cecar Megawati menegaskan pentingnya menghormati hak-hak masyarakat adat.
Potret Papua dan Maraknya Pembubaran ‘Nobar’
Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan dokumenter rilisan teranyar tahun 2026 yang diproduksi oleh Ekspedisi Indonesia Baru. Dokumenter ini secara khusus memotret rantai perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan yang ruang hidupnya terancam oleh proyek raksasa berskema Proyek Strategis Nasional (PSN).
Meski membawa pesan kemanusiaan dan lingkungan, gelombang pemutaran film ini justru diwarnai tindakan represif di sejumlah daerah. Catatan dari WatchDoc dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menunjukkan maraknya intimidasi berupa pembatalan tempat hingga pembubaran paksa kegiatan nonton bareng (nobar), antara lain:
- Universitas Mataram (NTB): Diskusi dan pemutaran film dibubarkan paksa oleh otoritas kampus.
- Universitas Khairun dan Benteng Oranje (Ternate): Agenda nobar dibubarkan oleh aparat TNI AD.
- Intimidasi Ruang Publik: Adanya intervensi yang memaksa pemilik tempat membatalkan izin sewa ruang diskusi secara sepihak.
Pemerintah Pastikan Tidak Ada Larangan
Merespons polemik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah pusat sama sekali tidak melarang penayangan maupun diskusi publik terkait film tersebut.
Yusril menilai isi film tersebut masih berada dalam koridor kritik yang wajar di negara demokrasi. Ia meminta masyarakat maupun aparat di daerah tidak perlu bersikap reaktif hanya karena judul film yang dianggap sensitif.
“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” kata Yusril.
Yusril menambahkan bahwa ruang akademik dan ruang publik justru harus dibuka lebar agar isi film tersebut dapat dibedah dan didiskusikan secara objektif, tanpa perlu ada aksi pembubaran sepihak yang mencederai kebebasan berpendapat.
