Jakarta — Generasi.co — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menaruh harapan besar pada momentum pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Senin (1/6/2026).
Menurut Hasto, pertemuan dua ketua umum partai politik terbesar di Indonesia (Gerindra dan PDIP) ini memiliki arti politik dan kenegaraan yang sangat strategis bagi arah masa depan bangsa.
Kedekatan Personal dan Modal Komunikasi Kebangsaan
Hasto menilai, rekam jejak Megawati yang sarat pengalaman memimpin negara serta hubungan personalnya yang tetap terjaga baik dengan Presiden Prabowo, menjadi modal kuat untuk menjembatani komunikasi politik yang sehat di tingkat tertinggi.
“Antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau adalah Presiden kelima yang punya banyak pengalaman dan juga memiliki hubungan baik, kedekatan secara personal dengan Presiden Prabowo. Sehingga pertemuan itu kita harapkan akan membahas hal-hal yang strategis tentang berbagai arah bangsa dan negara ke depan,” ujar Hasto usai memimpin upacara di halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Soroti Kasus Hukum Petani di Aceh: “Tindakan Anti-Inovasi”
Di balik harapan rekonsiliasi tersebut, Hasto mengungkapkan sejumlah keresahan mendalam yang dirasakan oleh Megawati terkait kondisi riil di masyarakat. Salah satu yang disorot tajam adalah kasus hukum yang menimpa petani kecil di Aceh hanya karena berinovasi mengembangkan benih secara mandiri.
- Kasus: Warga Aceh dipenjarakan oleh aparat penegak hukum saat mencoba melakukan penelitian dan pengembangan benih lokal.
- Sikap PDIP: Mengecam keras tindakan tersebut dan melabelinya sebagai gerakan mundur yang membunuh kreativitas rakyat.
- Pernyataan Hasto: “Ibu Mega sangat mengkhawatirkan ketika rakyat berinovasi di Aceh… ternyata justru dipenjarakan oleh aparat penegak hukum. Ini tindakan anti-inovasi.”
Kritik Keras Sektor Ekonomi: Sentil Kebijakan “Gali Lubang Tutup Lubang”
Tidak hanya masalah hukum, Hasto juga melayangkan kritik tajam terhadap kondisi makroekonomi dan kesehatan fiskal Indonesia pada paruh pertama tahun 2026 ini. Ia menilai ada persoalan struktural serius yang memicu pelemahan nilai tukar rupiah serta penurunan kepercayaan pasar.
Beberapa poin rapor merah ekonomi yang dibeberkan Hasto antara lain:
- Defisit Transaksi Berjalan: Mengalami pembengkakan pada kuartal pertama (Q1) tahun 2026.
- Keseimbangan Primer Negatif: Kondisi APBN dinilai mengkhawatirkan karena beban utang yang kian menumpuk.
- Skema Pembiayaan: Pemerintah dinilai menerapkan prinsip “gali lubang tutup lubang” (membayar utang lama dengan menarik utang baru).
- Belanja Populis: Usulan Fiscal Resilience (Ketahanan Fiskal) yang digagas PDIP dinilai dikesampingkan, kalah oleh syahwat belanja negara yang bersifat populis demi mengejar keuntungan elektoral semata.
Melalui pertemuan tatap muka dan gandengan tangan antara Prabowo dan Megawati pasca-upacara BPIP, Hasto berharap ada ruang dialog yang jujur untuk mengevaluasi tantangan berat di bidang ekonomi, penegakan hukum, dan pembangunan nasional agar jalannya roda pemerintahan tetap berada di jalur yang tepat.
