Jakarta — Generasi.co — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang bersifat egaliter dan kerakyatan. Menurut Kepala Negara, hal fundamental tersebut merupakan amanat murni yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pernyataan visioner ini disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar secara khidmat di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (1/6/2026).
Kembali ke Cetak Biru Pendiri Bangsa (Pasal 33 UUD 1945)
Dalam amanatnya, Presiden mengingatkan kembali seluruh elemen bangsa mengenai cetak biru perekonomian nasional yang telah dirancang oleh para founding fathers Indonesia terdahulu. Rancang bangun ekonomi tersebut didasari atas asas kebersamaan, bukan individualisme.
“Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Dibuat oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita tertuang dengan sangat jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” urai Presiden Prabowo.
Tiga Instrumen Strategis Pendongkrak Ekonomi Rakyat
Sejalan dengan prinsip kekeluargaan tersebut, Presiden Prabowo membeberkan tiga fokus utama pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi dari tingkat akar rumput. Tujuannya agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton atau alat pembangunan, melainkan bertindak sebagai pelaku utama.
Berikut adalah tiga instrumen strategis yang akan diperkuat oleh pemerintah:
- Koperasi: Wajib dibangkitkan dan diperkuat sebagai alat utama untuk mengangkat harkat hidup rakyat dari kemiskinan serta ketidakberdayaan.
- UMKM: Usaha mikro, kecil, dan menengah harus terus diperkokoh sebagai fondasi stabilitas ekonomi kerakyatan.
- Desa: Mendorong wilayah pedesaan di seluruh Indonesia agar mampu bertransformasi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Pertumbuhan Ekonomi Wajib Berjalan Seiring Pemerataan
Presiden menegaskan bahwa indikator kemajuan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan makro yang tinggi, melainkan dari seberapa merata hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh rakyat di lapangan. Tujuan akhir dari ekonomi Pancasila adalah tercapainya keadilan sosial yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
“Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” tandas Presiden Prabowo dengan tegas.
Melalui momentum Hari Lahir Pancasila ini, Presiden Prabowo berkomitmen penuh untuk membawa perekonomian nasional kembali pada khitah aslinya, yaitu berpijak pada semangat gotong royong, keadilan sosial, serta kedaulatan rakyat demi mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.
