Perdebatan mengenai posisi politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan kembali mencuat. Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni meminta PDIP bersikap tegas dan menjalankan oposisi secara penuh jika memang memilih berada di luar pemerintahan.
Menurut Sahroni, sikap politik yang tidak jelas justru berpotensi menimbulkan persepsi bahwa PDIP hanya mendukung pemerintah pada saat menguntungkan, tetapi berbalik mengkritik ketika pemerintah menghadapi persoalan.
“Kalau PDIP gentle, ya harus beroposisi. Jangan cuman mau senangnya aja, tapi pada saat susah enggak mau gitu,” kata Sahroni di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Wakil Ketua Komisi III DPR itu menegaskan partainya berharap PDIP mengambil posisi oposisi secara total apabila memang tidak bergabung dengan pemerintahan.
“Nah, kita pengin berharap PDIP melakukan oposisi secara total,” ujarnya.
Sahroni juga mengingatkan agar PDIP tidak mengambil posisi yang dinilainya abu-abu.
“Jangan anggap jadi mainan seolah-olah mendukung, tapi pada saat posisi pemerintah lagi susah, dia libas pemerintah,” katanya.
Sebelumnya, kritik serupa disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Ia menilai PDIP perlu memperjelas sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya berharap PDIP mengambil sikap yang tegas. Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja, jangan bersikap abu-abu,” ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (18/6/2026).
Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan partainya telah memiliki sikap politik yang jelas berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), yakni sebagai partai penyeimbang.
“Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu,” kata Said saat dihubungi, Kamis.
Menurut Ketua Badan Anggaran DPR itu, posisi sebagai partai penyeimbang berbeda dengan konsep oposisi yang lazim diterapkan di sejumlah negara Barat.
Said menjelaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa partai akan menjalankan fungsi penyeimbang secara objektif dan proporsional terhadap kebijakan pemerintah.
“Ditegaskan sendiri oleh Ibu Mega, Ketua Umum, bahwa sebagai penyeimbang itu bersikap objektif-proporsional. Artinya kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut,” ujarnya.
PDIP menegaskan akan mendukung kebijakan yang dinilai berpihak kepada rakyat, sekaligus tetap menjalankan fungsi kritik dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dikoreksi.
