Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim dapat menghemat anggaran lebih dari Rp 3 triliun setelah memutuskan menghentikan sementara distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026.
Penghematan itu berasal dari penghentian insentif operasional bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tidak beroperasi selama periode libur sekolah.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG pada Periode Hari Libur yang diterbitkan pada 17 Juni 2026.
“Pada tanggal 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026,” kata Agustina di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Menurut Agustina, penghentian sementara program dilakukan untuk optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, sekaligus standardisasi pelaksanaan MBG. BGN juga memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan penataan ulang program.
Masa libur sekolah tahun ajaran 2026 berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Juli 2026. Berbeda dengan periode Ramadan yang tetap menyalurkan MBG melalui sistem bundling, distribusi program kali ini dihentikan selama masa liburan.
“Kami ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali, sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini,” ujarnya.
Dalam kebijakan tersebut, seluruh SPPG yang tidak beroperasi selama penghentian distribusi MBG tidak akan menerima insentif operasional. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp 6 juta per hari.
Agustina menyebut langkah itu menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan.
“Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi, dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp 3.004.560.000.000,” ungkapnya.
Selain memangkas biaya operasional, BGN juga mulai memfokuskan ulang sasaran penerima manfaat MBG. Hingga 18 Juni 2026, BGN mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
Sekolah-sekolah tersebut akan dievaluasi kembali sebagai penerima manfaat program. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk mereka akan dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan intervensi gizi pemerintah.
“Anggaran yang tadinya untuk di situ akan kita memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” kata Agustina.
BGN menyebut kelompok prioritas penerima manfaat ke depan meliputi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang masuk kategori rentan gizi.
Agustina menegaskan data 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui. Pendataan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, dan akses terhadap pemenuhan gizi.
“Program Makan Bergizi Gratis ini harus benar-benar efektif diberikan kepada yang tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran negara,” ujarnya.
