Generasi.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk menindaklanjuti laporan mengenai praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang tidak sesuai ketentuan.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas yang membahas penertiban dan penguatan pelaksanaan Program MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
“Terkait Program MBG, Presiden Prabowo meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk merespons berbagai laporan yang masuk terkait praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai ketentuan,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).
Prabowo juga menegaskan kepada para menteri dan kepala badan agar seluruh program prioritas pemerintah dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.
“Tidak boleh ada pelaksanaan yang melenceng dari tujuan maupun pihak-pihak yang memanfaatkan program untuk kepentingan di luar amanat pemerintah,” ujar Teddy mengutip arahan Presiden.
Selain membahas MBG, Prabowo meminta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama tim memfokuskan pembenahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan, menjadi penggerak ekonomi desa dan kelurahan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Presiden juga menginstruksikan percepatan penataan Kampung Nelayan Merah Putih agar lebih produktif, tertata, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah menargetkan pembenahan pelaksanaan Program MBG selesai dalam waktu satu bulan. Langkah tersebut mencakup penyelesaian berbagai persoalan dan dugaan penyalahgunaan yang ditemukan di lapangan.
“Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan merapikan,” kata Zulhas usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menurut Zulhas, pemerintah tengah mengkaji berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG sebelum melaporkan hasilnya kepada Presiden untuk memperoleh keputusan lanjutan.
Ia mengungkapkan sejumlah kendala yang telah dipetakan pemerintah, mulai dari dugaan penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat, hingga masih adanya lokasi yang telah ditetapkan sebagai sasaran program tetapi belum memiliki SPPG.
“Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya,” tutur Zulhas.
