Generasi.co, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan Yayasan Taman Belajar (TB) Nusantara terkait penggunaan anggaran pendidikan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam putusannya, MK menyatakan anggaran pendidikan tidak lagi boleh digunakan untuk membiayai program MBG karena program tersebut bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan.
“Amar putusan. Mengadili: satu, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (30/7).
Mahkamah memerintahkan pemerintah memisahkan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN tahun-tahun berikutnya. Pemisahan itu diharapkan dapat dilakukan mulai APBN Tahun Anggaran 2027 dan paling lambat diterapkan pada APBN Tahun Anggaran 2028.
“Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun-tahun berikutnya anggaran program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah, atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2028,” ujar Suhartoyo.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 harus difokuskan untuk membiayai komponen utama pendidikan.
Menurut Mahkamah, komponen tersebut meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan.
“Pembiayaan atas komponen utama tersebut, tidak termasuk pembiayaan untuk program MBG,” kata Enny saat membacakan pertimbangan putusan.
MK juga menyatakan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN Tahun 2026 yang memasukkan pendanaan MBG sebagai bagian dari pendanaan operasional pendidikan telah memperluas makna norma dalam pasal tersebut. Kondisi itu dinilai berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip mandatory spending dan constitutional mandatory sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.
Meski demikian, Mahkamah mempertimbangkan proses penyusunan APBN 2027 yang telah berjalan. Karena itu, apabila pada APBN 2027 anggaran MBG masih berada dalam pos pendidikan, hal tersebut hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi komponen utama pendidikan di luar program MBG.
“Apabila pemerintah dapat menyesuaikan struktur APBN Tahun 2027 yang telah dan sedang dipersiapkan sejak awal tahun 2026 dengan substansi putusan a quo, akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN Tahun 2027,” ujar Enny.
Permohonan uji materi ini diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara terhadap Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Pemohon berpendapat penggunaan anggaran pendidikan untuk mendanai program MBG bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.
Di luar Gedung MK, sidang putusan tersebut juga dikawal aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah mahasiswa, termasuk yang digawangi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Aparat kepolisian disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi.










