Generasi.co, JAKARTA – Pekerja belum bisa memastikan status penerimaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 melalui fitur pengecekan terbaru Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Hingga Sabtu (7/11/2026), pemerintah masih mengurus koordinasi dan pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Padahal, pemerintah merencanakan penyaluran bantuan senilai Rp900.000 untuk setiap pekerja yang memenuhi persyaratan pada November hingga Desember 2026.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan proses penyaluran belum memasuki tahap pelaksanaan.
“Saat ini, proses penyaluran BSU 2026 masih dalam tahap koordinasi dan pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan,” kata Indah di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Kemnaker masih berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kesiapan anggaran serta mekanisme teknis penyaluran bantuan.
Karena itu, pekerja belum dapat memastikan apakah namanya masuk daftar penerima melalui mekanisme pengecekan terbaru. Tanggal pasti pencairan dan pengumuman mekanisme pengecekan juga belum tersedia.
Cara Cek BSU Kemnaker 2026
Pekerja dapat memantau informasi penerimaan BSU melalui laman resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id/.
Berikut tahapan pengecekan melalui laman tersebut:
- Buka laman https://bsu.kemnaker.go.id/.
- Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP.
- Ikuti petunjuk yang tersedia pada laman.
- Periksa informasi status BSU yang ditampilkan.
Namun, perlu diperhatikan bahwa hingga 7 November 2026, Kemnaker belum mengumumkan secara resmi mekanisme pengecekan penerima BSU terbaru. Dengan demikian, tahapan tersebut belum dapat dijadikan kepastian bahwa status penerima BSU 2026 sudah bisa diketahui.
Masyarakat juga dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500 630 untuk memperoleh informasi lebih lanjut.
Kemnaker mengimbau pekerja memantau informasi melalui saluran resmi dan tidak sembarangan mengeklik tautan yang mengatasnamakan program BSU.
Besaran BSU 2026 dan Jadwal Pencairan
Pemerintah menetapkan BSU 2026 sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Bantuan tersebut akan diberikan sekaligus sehingga setiap penerima memperoleh total Rp900.000.
Ketentuan penyaluran BSU 2026 tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
Penyaluran bantuan direncanakan melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
BSU 2026 merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah pada kuartal IV-2026 untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.
Indah berharap bantuan tersebut dapat menjadi bantalan ekonomi bagi pekerja yang memenuhi kriteria penerima.
“Kemnaker berharap BSU dapat menjadi bantalan ekonomi bagi pekerja/buruh yang memenuhi kriteria penerima, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Syarat Penerima BSU 2026
Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja untuk mendapatkan BSU 2026, yaitu:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
- Bukan anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI, maupun Polri.
- Tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU, sebagai kelompok yang diprioritaskan.
Kemnaker menggunakan data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menentukan batas upah penerima.
Komponen upah yang diperhitungkan meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Bagi pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas upah penerima mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, pekerja di daerah yang tidak memiliki UMK mengikuti batas Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Kemnaker juga mengingatkan pemberi kerja untuk memastikan data pekerja yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan,” kata Indah.
Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri untuk mendapatkan BSU. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data dan kriteria yang telah ditentukan pemerintah.
