Generasi.co, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendesak DPR segera menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menyikapi polemik legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai parlemen perlu mengambil sikap agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
Ganjar menyebut DPR memiliki sejumlah hak konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945.
“DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut,” kata Ganjar saat dihubungi media, Senin (9/11/2026).
Menurut Ganjar, DPR perlu menentukan hak konstitusional yang akan digunakan untuk merespons persoalan tersebut. Dia menilai dasar hukum untuk membahas polemik itu sudah tersedia melalui putusan pengadilan.
“DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham. Dan pendapat partai-partai sudah bermunculan tinggal dikomunikasikan di antara mereka. Toh dasar putusan pengadilan sudah jelas,” ujarnya.
Ganjar mengingatkan masih banyak persoalan lain yang membutuhkan perhatian bersama, mulai dari ekonomi, lingkungan, bencana, hingga geopolitik. Karena itu, dia meminta polemik terkait Gibran segera diselesaikan.
“DPR punya hak konstitusi, segera gunakan!” tegasnya.
Desakan Ganjar muncul setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan Subhan. MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tersebut merupakan dokumen penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Sebelumnya, gugatan Subhan melalui perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga menguatkan putusan tersebut sebelum Subhan mengajukan kasasi ke MA.
Dalam gugatan tersebut, Subhan meminta agar surat penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk ditarik dari pihak yang menguasainya guna dimusnahkan.
