Generasi.co, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad belum dapat menanggapi lebih jauh desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. DPR masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan baru akan membahas aspirasi tersebut setelah masa reses berakhir.
Dasco mengatakan DPR saat ini masih menjalani masa reses hingga 8 November 2026. Kondisi tersebut membuat parlemen belum dapat membahas secara optimal berbagai surat dan aspirasi yang masuk, termasuk tuntutan penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat untuk memproses pemakzulan Gibran.
“Yang pertama DPR RI masih dalam menjalankan reses sampai dengan tanggal 8 November 2026. Nah, sehingga kemudian ada keterbatasan untuk membahas surat-surat masuk maupun aspirasi-aspirasi yang berdatangan,” kata Dasco, Jumat (6/11/2026).
Dia menjelaskan, selama masa reses anggota DPR menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing sesuai tata tertib parlemen. Karena itu, penerimaan aspirasi di tingkat komisi maupun alat kelengkapan dewan belum sepenuhnya dapat merepresentasikan sikap anggota DPR.
Dasco juga menegaskan parlemen belum melihat salinan lengkap putusan MA yang menjadi salah satu dasar munculnya desakan pemakzulan Gibran.
“Oleh karena itu DPR juga belum melihat bahwa keputusan lengkap dari Mahkamah Agung yang belum dikeluarkan. Oleh karena itu kami belum bisa berkomentar lebih jauh dan kita akan tunggu nanti setelah kita memasuki masa sidang,” ujarnya.
DPR dijadwalkan kembali memasuki masa sidang pada Selasa (10/11/2026). Dasco menyebut pembahasan lebih lanjut mengenai aspirasi tersebut baru dapat dilakukan setelah parlemen kembali menjalankan masa sidang.
Desakan pemakzulan Gibran sebelumnya disampaikan sejumlah aliansi masyarakat sipil. Mereka meminta DPR menggunakan hak angket atau hak menyatakan pendapat menyusul putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam putusan tersebut, MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menarik serta memusnahkan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Meski demikian, Dasco belum menyampaikan sikap resmi DPR terhadap tuntutan pemakzulan Gibran.
