Generasi.co, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menunjuk dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat pengawasan dan mencegah potensi korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keduanya adalah Mungki Hadipratikno dan Haerudin yang kini menduduki posisi strategis di BGN. Sudaryono mengatakan pengalaman keduanya di KPK diharapkan memperkuat sistem pengawasan, manajemen risiko, dan tata kelola program MBG.
“Ini adalah langkah kami perkuat komitmen antikorupsi. Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG,” kata Sudaryono dalam keterangan pers, Jumat (6/11/2026).
Mungki Hadipratikno, yang sebelumnya menjabat Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, kini menjadi Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II pada Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
Sementara itu, Haerudin yang sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK kini dipercaya sebagai Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.
Sudaryono menyebut penempatan kedua mantan pejabat KPK tersebut merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan dan tata kelola kelembagaan. Dia juga membuka ruang bagi KPK untuk memberikan masukan dan rekomendasi terkait potensi kerawanan korupsi dalam program MBG.
“BGN terbuka terhadap berbagai masukan, kajian, dan rekomendasi KPK, termasuk hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan Program MBG,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, rekomendasi KPK akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan program. Dia ingin seluruh proses pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sudaryono menilai penguatan pengawasan harus berjalan beriringan dengan percepatan pelaksanaan program. Besarnya cakupan penerima manfaat, terutama anak-anak, menuntut BGN memiliki sistem kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia profesional.
“Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan. Kita bangun sistem yang kuat, pengawasan yang berjalan, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas,” kata Sudaryono.
BGN juga akan memperkuat koordinasi lintas lembaga agar setiap rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret, terukur, dan berkelanjutan.
