Generasi.co, JAKARTA – Perusahaan tidak boleh memotong jatah cuti tahunan pekerja yang mengikuti cuti bersama pemerintah. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Aturan tersebut memberikan kepastian bahwa cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 118 ayat (6).
Undang-undang yang sama juga menjamin pekerja memperoleh cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (5).
Dengan demikian, perusahaan tetap wajib memenuhi jatah cuti tahunan pekerja meskipun menerapkan kebijakan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat.
Pelaksanaan cuti tahunan dapat diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Selain hak cuti tahunan, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur waktu istirahat pekerja. Perusahaan wajib memberikan waktu istirahat sekurang-kurangnya setengah jam setelah pekerja menjalani empat jam kerja berturut-turut.
Pekerja juga berhak memperoleh istirahat mingguan selama satu hari untuk pola enam hari kerja atau dua hari untuk pola lima hari kerja dalam satu minggu.
UU tersebut turut mengatur hak istirahat panjang selama 30 hari kalender bagi pekerja yang telah bekerja secara terus-menerus selama lima tahun atau kelipatannya.
Namun, pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak berhak memperoleh cuti tahunan pada tahun berjalan.
Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi perusahaan dalam mengatur hak cuti dan waktu istirahat pekerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.
