Generasi.co, JAKARTA – Pemerintah memperkirakan membuka sekitar 150 ribu formasi dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026. Sejumlah kebutuhan aparatur untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk Sekolah Unggul Garuda dan polisi hutan, menjadi sasaran pengadaan pegawai baru.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pemerintah masih menghitung ulang jumlah formasi yang akan dibuka dalam seleksi tersebut.
“Kami sedang menghitung ulang lagi, mungkin sekitar 150 ribuan,” kata Rini di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dia menjelaskan, setiap instansi pemerintah harus mengusulkan kebutuhan formasi berdasarkan peta kompetensi dan kebutuhan pegawai. Karena itu, pemerintah belum menetapkan rincian jumlah formasi untuk masing-masing instansi maupun jenjang pendidikan.
Rini mengatakan rekrutmen CPNS diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga aparatur dalam menjalankan program prioritas pemerintah.
“CPNS itu dipersiapkan untuk mengisi program hasil terbaik cepatnya Presiden,” ujarnya.
Rini berharap pengumuman pembukaan seleksi dapat dilakukan pada November 2026. Dia memastikan pemerintah menargetkan rekrutmen berlangsung tahun ini, bukan ditunda hingga 2027.
“Tahun ini dong. Tahun ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah telah menyepakati pembukaan rekrutmen CPNS pada November 2026.
Prasetyo menjelaskan, pengadaan pegawai baru diperlukan untuk menyegarkan komposisi aparatur sipil negara (ASN), menyusul banyaknya pegawai yang setiap tahun memasuki masa pensiun.
Selain itu, pemerintah membutuhkan tambahan pegawai untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas.
Kesepakatan pembukaan rekrutmen tersebut diperoleh setelah pemerintah bersama pimpinan DPR membahas kebutuhan dan penataan kepegawaian. Pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh panitia seleksi nasional yang dipimpin Menteri PANRB.
Penataan kepegawaian tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 1 Januari 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
