Generasi.co, JAKARTA – Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan DPR telah menerima surat usulan tersebut dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan jumlah pengusul telah melampaui persyaratan minimal 25 anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
“Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan seusai memimpin rapat bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.
Delapan fraksi yang mengajukan usulan tersebut terdiri atas PDIP dengan 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.
Saan menjelaskan, pengajuan HMP memiliki dasar hukum dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3. Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa di dalam negeri maupun internasional, tindak lanjut hak interpelasi dan hak angket, serta dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.
Hak tersebut juga dapat digunakan untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Dalam rapat tersebut, perwakilan masing-masing fraksi secara bergiliran menyampaikan nama anggota yang menandatangani usulan sekaligus memaparkan alasan pengajuan HMP.
Mereka kemudian menyerahkan surat usulan kepada pimpinan DPR yang dipimpin Saan dan didampingi Cucun.
Pengajuan hak menyatakan pendapat itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Usulan tersebut juga merespons temuan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
