Generasi.co, ANTALYA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyiapkan empat instrumen pembiayaan untuk membantu perusahaan mempercepat transisi menuju industri rendah karbon. Hingga September 2026, pembiayaan hijau BNI mencapai Rp73 triliun, sedangkan portofolio Sustainability-Linked Loan (SLL) mencapai Rp5 triliun.
Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar mengatakan, dukungan perbankan tidak cukup hanya melalui penyediaan modal. Perusahaan juga membutuhkan pendampingan untuk menyusun strategi dan peta jalan transisi agar komitmen pengurangan emisi dapat diwujudkan dalam kegiatan operasional.
“Semua pihak sepakat bahwa dekarbonisasi industri membutuhkan keselarasan investasi dan operasional seluruh pelaku industri. Hal ini memerlukan kolaborasi kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi,” kata Alexandra di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Selasa (10/11/2026).
Empat instrumen yang disiapkan BNI meliputi Sustainability-Linked Loan (SLL), pembiayaan transisi, pembiayaan campuran iklim (climate blended finance), dan pembiayaan hijau (green financing).
Dari sisi pembiayaan berbasis target keberlanjutan, portofolio SLL BNI mencapai Rp5 triliun hingga September 2026. Sebanyak 60 persen debitur dalam skema tersebut telah memenuhi target keberlanjutan yang ditetapkan, sedangkan sisanya masih dalam proses.
BNI juga mengembangkan pembiayaan transisi dengan mengacu pada Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia. Untuk pembiayaan campuran iklim, perseroan membuka peluang kolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan lembaga keuangan internasional.
Alexandra memperkirakan pembiayaan hijau yang telah mencapai Rp73 triliun akan terus meningkat seiring bertambahnya proyek dalam daftar pengembangan pembiayaan perseroan.
BNI juga memperkuat pendampingan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) bagi nasabah. Perseroan menjadi bank pertama di Indonesia yang memperkenalkan ESG Advisory Playbook berbasis sektor industri.
Setelah menerbitkan panduan untuk industri kelapa sawit pada 2025, BNI memperluas pendampingan ke lima sektor lainnya, yakni pertambangan, konstruksi, telekomunikasi, ketenagalistrikan, dan transportasi.
Saat ini, BNI juga menjalankan uji coba bantuan teknis pendampingan ESG kepada sejumlah perusahaan. Program tersebut membantu nasabah menyelaraskan strategi keberlanjutan dengan standar Science Based Targets initiative (SBTi) dan kerangka pengungkapan ESG.
Alexandra mengatakan, pendampingan tersebut diperlukan karena perusahaan menghadapi sejumlah hambatan dalam menjalankan transisi industri. Tantangan itu mencakup mekanisme penyesuaian batas karbon atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), kenaikan biaya modal, serta tekanan terhadap rantai pasok global.
BNI mengidentifikasi tiga kesenjangan utama dalam pembiayaan transisi. Pertama, kebutuhan modal awal yang besar dengan masa pengembalian investasi panjang. Kedua, kesenjangan kelayakan pembiayaan untuk proyek inovatif. Ketiga, keterbatasan skema pembiayaan konvensional dalam menyediakan modal fleksibel dan berjangka panjang.
“Di sinilah BNI mengambil peran untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan menerjemahkan peta jalan transisi menjadi pembiayaan yang layak,” ujarnya.
BNI telah memulai penerapan perbankan berkelanjutan sejak 2015. Komitmen tersebut tercermin dalam peningkatan peringkat ESG perseroan dari FSI, dari A menjadi AA pada awal November 2026. BNI juga memperoleh peringkat risiko keberlanjutan kategori menengah dan masuk dalam indeks IDX ESG.
Hingga kuartal III 2026, total aset BNI mencapai 82,9 miliar dolar AS. Perseroan melayani lebih dari 150 ribu nasabah bisnis dengan dukungan 17 wilayah regional, sekitar 17 ribu kantor cabang di Indonesia, serta sembilan kantor cabang internasional.
Alexandra menegaskan BNI akan memperkuat tiga peran dalam mendukung transformasi industri. Ketiganya meliputi memahami kebutuhan nasabah dan menerjemahkan ambisi keberlanjutan menjadi peta jalan terukur, menyediakan pembiayaan sesuai kebutuhan proyek transisi, serta mengoordinasikan debitur dan penyedia modal untuk mencapai tujuan bersama.
“Secara bersama-sama, kita dapat mempercepat transformasi industri dan membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan,” katanya.
