Aktivis 98 gelar Sarasehan Lintas Generasi bertema demokrasi ekonomi, hadirkan Puan Maharani, Dasco Ahmad, Hariman Siregar, dan tokoh nasional lainnya.
Generasi.co, Jakarta – Aktivis Reformasi 1998 akan menggelar acara Sarasehan Lintas Generasi di Ballroom 2 Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu 21 Mei 2025 mendatang. Sarasehan bertema ‘Dari Demokrasi Politik menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi’ dikabarkan menghadirkan berbagai tokoh nasional lintas generasi.
Acara tersebut akan dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh penting seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta aktivis senior Hariman Siregar yang akan menyampaikan keynote speech.
“Kami menilai sepanjang 27 tahun reformasi itu, Indonesia telah mencapai demokratisasi, terutama demokrasi politik. Indonesia menerapkan pemilihan langsung Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, DPR-RI, DPR-D dan DPD-RI. Kemerdekaan berserikat mendirikan Partai politik hingga ormas dan serikat pekerja dijamin. Demikian juga kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan pers juga berjalan,” kata Juru Bicara Fasilitator Sarasehan Peringati Reformasi 1998, Eli Salomo, dalam keterangannya kepada media, Senin (19/5/2025).
Selain itu, sejumlah pembicara dari berbagai latar belakang juga akan turut meramaikan diskusi, di antaranya: Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Robertus Robet, Andi Rahmat, Feri Amsari, Habiburokhman, Melki Laka Lena, Masinton Pasaribu, Ester Indahyani, Salamuddin Daeng, dan Asfinawati.
“Acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Peristiwa 1998 ini difasilitatori oleh aktivis 1998 lintas kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Lampung, Medan,” tambah Eli.
Ia juga menegaskan bahwa Reformasi 1998 merupakan tonggak penting dalam perjalanan sejarah bangsa, yang telah membawa Indonesia keluar dari sistem otoriter menuju era demokrasi.
“Kami memandang sepanjang 27 tahun reformasi itu, rakyat memang telah menikmati demokrasi politik, tentu dengan berbagai kritik terkait demokrasi politik yang dibajak oleh pemodal, demikian juga kritik terkait money politic dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada dan Pilkades,” imbuhnya.
(BAS/Red)
