Presiden Prabowo kecam praktik “serakahnomics” dalam industri pangan yang dituding sebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun setiap tahun.
Generasi.co, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto kembali mengangkat isu ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh keserakahan dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Rabu (23/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyinggung istilah yang ia ciptakan sendiri: “serakahnomics”, sebagai kritik terhadap perilaku ekonomi yang hanya berfokus pada keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial.
Menurutnya, pola ini masih terlihat dalam sektor pangan, terutama pada komoditas strategis seperti beras, jagung, dan minyak goreng.
“Sekarang saya tanya, kalau produksi beras, ini hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi jagung, hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi minyak goreng, hajat hidup orang banyak enggak? Bagaimana Indonesia produsen minyak goreng, produsen kelapa sawit terbesar di dunia, terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang, langka?” tanya Prabowo, dikutip dari laman setkab.go.id, Jumat (25/7).
Ia juga menyoroti subsidi besar pada sektor pertanian yang justru dimanfaatkan oleh para spekulan untuk meraih keuntungan pribadi. Menurut Prabowo, sejumlah pelaku memanipulasi beras bersubsidi dan menjualnya sebagai produk premium dengan harga yang jauh lebih tinggi.
“Beras yang disubsidi ini, yang ditempel katanya beras premium. Harganya tambah Rp5.000–Rp6.000. Ini, menurut saudara, benar atau tidak? Ini adalah pidana. Ini enggak benar,” ujar Presiden.
Instruksi Tegas untuk Kapolri dan Jaksa Agung
Presiden menyebut manipulasi dalam distribusi dan pengemasan beras itu telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp100 triliun per tahun. Ia menegaskan tidak akan membiarkan hal tersebut terus berlangsung.
“Jadi tidak bisa, saya tidak bisa membiarkan hal ini. Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Usut, tindak, sita. Karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara,” tegasnya.
Prabowo mengkritik keras pola ekonomi rakus ini yang menurutnya tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
“Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando dan sebagainya. Ini bukan. Ini lain. Ini saya beri nama ‘serakahnomics’. Ini adalah serakahnomics,” tambahnya.
Potensi Dana untuk Perbaikan Sektor Pendidikan
Presiden juga membandingkan kerugian akibat praktik curang di sektor pangan dengan kebutuhan mendesak di sektor pendidikan. Ia mengatakan dana Rp100 triliun bisa digunakan untuk merehabilitasi infrastruktur sekolah di seluruh Indonesia.
“Kalau kita tertibkan ini, kita punya Rp100 triliun tiap tahun. Kita hanya mampu memperbaiki 11 ribu sekolah tahun ini, anggarannya 19 triliun. Kalau saya punya Rp100 triliun tiap tahun. Berarti kita bisa perbaiki 100 ribu sekolah. Kita punya 330 ribu sekolah. Dalam 3,5 tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
(BAS/Red)
