Presiden Prabowo menerima Kepala BGN Dadan Hindayana di Istana, bahas perkembangan program Makan Bergizi Gratis yang kini menjangkau lebih dari 15 juta penerima.
Generasi.co, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/8/2025) untuk membahas perkembangan sejumlah program prioritas nasional, termasuk percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam keterangan pers usai pertemuan, Dadan menyampaikan saat ini program MBG telah menjangkau lebih dari 15 juta penerima manfaat, dan jumlah tersebut terus bertambah.
“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” ujar Dadan dikutip dari laman setneg.go.id, Selasa (12/8).
Program ini didukung oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan.
“SPPG ini menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, BGN menggandeng berbagai mitra strategis, termasuk TNI, Polri, BIN, organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dunia usaha, serta Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI). Selain unit yang sudah berjalan, terdapat 17 ribu calon SPPG yang kini tengah dalam proses verifikasi, dengan kecepatan 200–300 verifikasi per hari.
Dadan menegaskan pembangunan fisik dan pengoperasian SPPG sebagian besar tidak menggunakan dana negara, melainkan kontribusi dari para mitra.
“Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 sampai Rp2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” ungkapnya.
Adapun anggaran dari APBN yang digunakan untuk program MBG sejauh ini mencapai Rp8,2 triliun, dan difokuskan untuk intervensi langsung terkait gizi.
Efek dari program MBG juga terlihat dalam penggerakan sektor usaha kuliner. Banyak pelaku usaha, termasuk restoran, kafe, hingga hotel, berpartisipasi dalam program ini dengan mengalihkan fungsi dapur mereka untuk melayani kebutuhan gizi masyarakat.
“Kalau satu restoran biasanya melayani mungkin sekitar 500 dikunjungi oleh para pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi dan tidak ada satupun yang parkir di restoran tersebut. Jadi makanan dikirim ke sekolah atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita,” tutur Dadan.
Untuk menjamin kualitas makanan, BGN terus memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengiriman ke penerima manfaat.
“Kami tingkatkan SOP-nya, termasuk mulai memilih bahan baku yang baik, memendekkan waktu masak, memendekkan waktu penyiapan, memendekkan waktu pengiriman. Termasuk juga di dalam pengiriman ke sekolah dan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah agar waktunya lebih pendek dari empat jam,” pungkasnya.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu, terus menjadi prioritas utama menuju Indonesia Emas 2045.
(BAS/Red)
