Jakarta, Generasi.co — Gelombang minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji terus membeludak, seiring dengan akumulasi dana kelolaan umat yang nilainya kian fantastis, menembus lebih dari Rp180 triliun pada 2025. Fakta ini mendorong Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), turun gelanggang mengedukasi masyarakat terkait pentingnya literasi dan pengawasan keuangan haji.
Langkah strategis ini diwujudkan lewat kegiatan “Sosialisasi Keuangan Haji bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)” yang digagas bersama komunitas pemuda Jagakarsa Young (Jagyong) Community di Aula ISTN, Jakarta Selatan, Ahad (19/4/2026).
Dipadukan dengan agenda Halal Bihalal, acara ini sukses mencetak rekor tersendiri dengan kehadiran lebih dari 750 peserta, menjadikannya forum sosialisasi keuangan haji terbesar yang pernah dilaksanakan.
“Kegiatan sosialisasi keuangan haji ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait posisi dan pengelolaan dana haji yang sudah mencapai lebih dari Rp180 triliun, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kelembagaan BPKH,” tegas HNW dalam keterangan resminya.
Tren Gen Z Naik Haji di Usia Belia
Dalam forum tersebut, HNW menyoroti signifikansi generasi muda untuk mulai menabung dan merencanakan ibadah haji sejak dini. Berkat amandemen UU Haji yang digodok Komisi VIII DPR RI, regulasi keberangkatan kini jauh lebih fleksibel. Terbukti, tahun ini tercatat ada calon jemaah haji termuda yang masih berusia 13 tahun asal Kalimantan Barat.
Politisi senior PKS ini turut memberikan apresiasi khusus kepada Jagyong Community. Komunitas Gen Z ini dinilai sukses meracik acara edukasi finansial yang kaku menjadi cair, membumi, dan meriah berkat balutan kesenian budaya Betawi, seperti gambang kromong dan ondel-ondel.
Pengawasan Publik dan Tuntutan Penurunan Biaya
Mengenai pengelolaan dana, HNW mengakui BPKH telah menunjukkan kinerja akuntabel yang dibuktikan lewat raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tujuh kali berturut-turut sejak beroperasi efektif pada 2017.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa pengawasan dari masyarakat, terutama anak muda, mutlak diperlukan agar dana diinvestasikan dengan prinsip keadilan—baik bagi jemaah yang akan berangkat maupun yang masih berada dalam daftar tunggu.
Di akhir pernyataannya, HNW melontarkan desakan tajam kepada pemerintah agar tidak menjadikan dinamika global sebagai dalih menaikkan tarif haji.
“Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah perlu melaksanakan komitmen menurunkan biaya haji, dan tidak membebani jemaah akibat kenaikan harga avtur. Hal ini sangat diapresiasi oleh masyarakat maupun Komisi VIII DPR RI,” pungkas HNW.
Acara konsolidasi literasi ini turut dikawal oleh jajaran tokoh penting, di antaranya Anggota Badan Pelaksana BPKH RI Prof. M. Arief Mufraini, Anggota DPRD DKI Jakarta, perwakilan MUI dan FUHAB, hingga elemen pimpinan daerah setempat.
