KH. Maman Imanul Haq tegaskan demokrasi Indonesia perlu berlandaskan Pancasila agar tak menyimpang. Perlu musyawarah, edukasi politik, dan penguatan sipil.
Generasi.co, Jakarta – Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi PKB Maman Imanul Haq menekankan pentingnya demokrasi Indonesia dijalankan dengan landasan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi bertajuk ‘Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila’ yang digelar di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta.
“Demokrasi bukan sistem terbaik, tetapi paling tepat untuk membagi kekuasaan di Indonesia. Tanpa nilai Pancasila, demokrasi bisa melahirkan tirani,” ujar Kang Maman, sapaan akrab KH. Maman Imanul Haq, dalam keterangan tertulis, Rabu (13/8/2025).
Diskusi yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR ini turut menghadirkan narasumber lain seperti Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo, serta diikuti oleh kalangan media nasional. Moderator dalam diskusi ini adalah John Oktaveri dari KWP.
Kang Maman menyoroti demokrasi harus dipraktikkan secara utuh melalui kelima sila dalam Pancasila, mulai dari Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, hingga Keadilan Sosial. Ia menekankan perlunya menghidupkan kembali budaya musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan publik.
Tak hanya itu, Kang Maman juga mendorong perlunya penguatan pendidikan politik yang berkelanjutan, kaderisasi partai yang berkualitas, serta transparansi dalam pendanaan politik.
“Media dan masyarakat sipil adalah pilar penting demokrasi. Di era ini, kita harus mengedepankan substansi, bukan sekadar narasi yang memecah belah,” tambahnya.
Lia Istifhama dalam kesempatan tersebut mengangkat pentingnya membangun kepercayaan tinggi antara masyarakat dan pemerintah. Ia menyebut peran generasi muda, khususnya Gen Z, sebagai elemen penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi.
“Kalau tak kenal maka tak sayang. Generasi muda harus merasa bagian dari proses politik, no one left behind,” ujar Lia.
Ia juga menilai edukasi politik perlu dikemas secara sederhana namun efektif, agar masyarakat umum dapat memahami dan menerima konsep-konsep kenegaraan seperti Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dengan baik.
Sementara itu, Karyono Wibowo menilai Demokrasi Pancasila secara konseptual sudah diatur dalam konstitusi, namun implementasinya masih menemui banyak tantangan. Ia menyinggung isu seperti politik uang, korupsi, hingga ketimpangan ekonomi.
“Demokrasi Pancasila berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keseimbangan hak individu serta kepentingan umum, bukan sekadar pemilu tetapi pemerataan dan keadilan sosial,” tegas Karyono.
Lebih lanjut, Karyono menyebutkan demokrasi yang sehat harus dibarengi pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan menjunjung tinggi prinsip check and balance agar kekuasaan tidak disalahgunakan.
Ia menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan nasional yang bukan hanya menjaga proyek, tetapi memastikan arah pembangunan tetap konsisten dan berpihak pada rakyat.
“PPHN yang visioner, kuat, dan selaras dengan sistem presidensial adalah kunci agar Indonesia mampu menjawab tantangan zaman, tanpa kehilangan persatuan dan jati diri sebagai negara kesatuan,” ungkapnya.
