Ketua Badan Pengkajian MPR Andreas Pareira soroti ketimpangan antara retorika Presiden dan implementasi program pangan, serta bahas urgensi pembentukan PPHN di Indonesia.
Generasi.co, Jakarta – Ketua Badan Pengkajian MPR RI Andreas Hugo Pareira memberikan penilaian positif atas substansi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025, terutama terkait perhatian terhadap defisit kekayaan nasional, ketahanan pangan dan energi, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Andreas juga mengingatkan adanya ketimpangan antara retorika dan implementasi program di lapangan.
“Optimisme harus kita jaga, tetapi perlu juga kehati-hatian. Misalnya, kita bicara surplus empat juta ton beras, tapi faktanya harga beras di lapangan mahal. Ini ironi yang tidak boleh diabaikan,” ujar Andreas dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).
Dalam diskusi konstitusi dan demokrasi Indonesia, Rabu (20/8), di Kompleks Parlemen Senayan, Andreas menekankan pentingnya peran teknokrasi dalam menerjemahkan visi Presiden ke dalam pelaksanaan program yang nyata. Saat ini, menurutnya, masih terdapat kekosongan dalam sistem pelaksanaan karena lemahnya teknokrasi.
Diskusi yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR itu juga menghadirkan Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Riyono, serta sejumlah jurnalis nasional. Diskusi dimoderatori oleh M. Munif dari KWP.
Andreas juga menyoroti pentingnya keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai landasan ketatanegaraan yang kuat. Menurutnya, Badan Pengkajian MPR telah menyelesaikan pembahasan substansi PPHN dan melaporkannya ke pimpinan MPR. Saat ini, keputusan ada di tangan pimpinan untuk membentuk Panitia Ad Hoc yang menentukan bentuk hukum PPHN.
“PPHN bukan hanya soal substansi, tapi juga landasan hukum yang kuat sangat dibutuhkan. Tanpa haluan negara, kebijakan pembangunan berisiko berubah-ubah tiap pemerintahan,” jelas Andreas.
Ia menegaskan tanpa haluan negara yang mengikat, visi misi pemimpin di pusat dan daerah akan berjalan terpisah, sehingga arah pembangunan nasional bisa kehilangan konsistensi.
Anggota MPR dari Fraksi PKS Riyono, menyambut baik pidato Presiden Prabowo yang menekankan kedaulatan pangan, namun mengkritisi alokasi anggaran sektor pangan yang masih jauh dari ideal.
“Alokasi anggaran pangan idealnya minimal 10% dari APBN. Dengan APBN sekitar 3.700 triliun, sektor pangan harus mendapat sekitar 370 triliun,” ujar Riyono.
Ia juga mengkritisi lambatnya realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta dominasi swasta dalam penguasaan pasar beras nasional yang mencapai 95-97%, sementara negara hanya menguasai 3-4%. Kondisi ini menyebabkan harga pangan sulit dikendalikan.
Riyono menyerukan perlunya perombakan tata kelola pangan, penguatan Bulog dan lembaga pangan, serta restrukturisasi Badan Pangan Nasional. Ia juga menekankan pentingnya mendorong pengembangan pangan lokal demi memperkuat kedaulatan pangan nasional.
