Presiden Prabowo minta pengelolaan anggaran pendidikan Rp757,8 triliun dilakukan bersih dan tepat sasaran, hindari kebocoran di daerah.
Generasi.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih adanya potensi kebocoran dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Ia menyampaikan bahwa dampak dari kebocoran anggaran ini paling banyak dirasakan oleh masyarakat di daerah.
“Anggaran (Pendidikan) kita besar tapi masih besar pula kebocoran-kebocoran. Saudara-saudara di daerah-daerah lebih tahu masalah ini dari pada kami-kami di Jakarta,” ujar Prabowo, dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden, Selasa (26/8/2025).
Presiden menekankan pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan secara bersih dan tepat sasaran, agar dana yang besar itu benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Ia mencontohkan pengalaman beberapa negara lain yang gagal karena tidak mampu mengelola anggaran pendidikan secara efektif.
“Selalu Anda dengarkan anggarannya sekian, tapi kok sampai di saya sekian, hangusnya di mana? Menghilangnya di mana? Saudara-saudara, ini harus kita perbaiki,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa perbaikan pendidikan tidak bisa dilakukan secara bertahap dan lambat. Menurutnya, dunia saat ini tengah berpacu dalam memajukan sistem pendidikannya, dan Indonesia tidak punya banyak waktu untuk tertinggal.
“Tidak bisa kita tunggu, tidak bisa kita katakan ‘yah kita mulai aja dulu dengan 10 sekolah, nanti kalau 10 sekolah berhasil, kita tambah lagi 30 sekolah’,” ucap Prabowo.
“Maaf, dunia tidak seperti itu. Dunia sekarang berlomba-lomba. Kita tidak punya banyak waktu,” tegasnya.
Sebelumnya, RAPBN 2026 telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk tujuh komponen utama, yaitu sebagai berikut.
- Peningkatan kualitas sekolah dan kampus
- Renovasi 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah
- Penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru
- Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa
- Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa
- Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah
- Beasiswa LPDP untuk 4.000 mahasiswa di tahun 2026
Selain itu, dana pendidikan juga diarahkan untuk pengembangan 20 Sekolah Unggul Garuda, 80 Sekolah Unggulan Garuda Transformasi, SMA Taruna Nusantara Terintegrasi, serta penambahan fakultas kedokteran guna memperkuat kapasitas tenaga kesehatan nasional.
Dengan besarnya anggaran tersebut, Prabowo menekankan bahwa tidak boleh ada pemborosan, dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan setiap rupiah digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara merata di seluruh Indonesia.
(BAS/Red)
