Pakar dan pejabat dorong pembenahan layanan jantung nasional, soroti SDM, fasilitas, dan urgensi pencegahan di tengah lonjakan kasus dan biaya pengobatan.
Generasi.co, Jakarta – Upaya pembenahan sistem layanan kesehatan jantung di Indonesia dinilai semakin mendesak di tengah peningkatan kasus penyakit kardiovaskular dan tingginya beban pembiayaan nasional. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan penyakit jantung bukan hanya persoalan medis, melainkan juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi.
“Penyakit jantung di Indonesia bukan semata masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi dan sosial. Data BPJS tahun 2022 mencatat bahwa layanan penyakit jantung dan pembuluh darah menelan biaya hampir setengah dari total biaya pelayanan kesehatan nasional,” kata Lestari dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menyoroti rendahnya akses masyarakat terhadap layanan pengobatan jantung yang komprehensif. Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya pada pengobatan, tetapi juga edukasi dan pencegahan.
“Peringatan Hari Jantung Sedunia harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan jantung,” ujar Rerie.
Merujuk data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), pada 2019 Indonesia mencatat 651.481 kematian akibat penyakit kardiovaskular. Rerie menekankan perlunya memperkuat pelayanan jantung sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi.
Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan dr. Obrin Parulian menyampaikan penyakit katastropik seperti jantung menimbulkan tekanan besar terhadap sistem kesehatan nasional.
Ia mengungkapkan masih banyak wilayah, terutama daerah perbatasan dan kepulauan, yang belum memiliki layanan jantung yang memadai. Terlebih lagi, penyebaran dokter spesialis jantung belum merata.
“Saat ini baru ada 2.009 dokter spesialis jantung. Kita membutuhkan sekitar 6.512 dokter untuk melayani kebutuhan nasional,” jelas Obrin.
Upaya pemerintah terus diarahkan untuk melengkapi infrastruktur dan memperluas akses layanan jantung di berbagai daerah.
Sementara itu, dari sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan mencatat tren peningkatan pengeluaran untuk penyakit jantung. Analis Muda BPJS Kesehatan, Gregorius Virgianto, menyebut bahwa hingga 2024, pembiayaan penyakit jantung mencapai Rp19,2 triliun, hampir setengah dari total Rp37 triliun untuk penyakit katastropik.
“Setiap tahun, kasus penyakit jantung dan pembiayaan pengobatannya terus meningkat,” kata Gregorius.
Ketua Umum YJI Annisa Pohan Yudhoyono menyoroti fakta satu dari tiga kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit jantung. Bahkan, tren penyakit ini kini mengincar kelompok usia muda.
“Pada 2023, tercatat 140.206 penduduk usia 25–34 tahun didiagnosis menderita penyakit jantung,” ungkap Annisa.
Menurutnya, literasi masyarakat soal kesehatan jantung perlu diperkuat, seiring dengan tantangan biaya pengobatan yang tinggi, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya tenaga kesehatan.
Ketua Prokes DPP Partai NasDem, dr. Cashtri Meher, juga menyoroti pentingnya kecepatan dalam penanganan jantung serta perlunya integrasi layanan promotif dan preventif di setiap fasilitas kesehatan.
“Pengobatan penyakit jantung sangat membutuhkan kecepatan penanganan,” tegas Cashtri.
Ia menilai upaya preventif harus diprioritaskan untuk menekan angka kejadian penyakit jantung sejak dini.
Wartawan senior Saur Hutabarat menambahkan bahwa langkah pencegahan bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana namun berdampak, seperti memberi pesan edukatif di fasilitas umum.
“Naik tangga baik untuk jantung,” ucap Saur, menyarankan agar pesan tersebut dipasang di area publik sebagai pengingat.
Kesimpulannya, para pakar dan pejabat sepakat bahwa reformasi layanan kesehatan jantung harus mencakup edukasi, pemerataan akses, penguatan SDM, serta sistem pendanaan yang berkelanjutan dan inklusif.
