Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mendirikan pusat family office (wealth management center) di Bali. Dengan nada tegas namun singkat Purbaya menegaskan bahwa isu itu sudah lama dan bukan urusannya.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mengalihkan anggaran negara untuk proyek tersebut, sekaligus memberi lampu hijau pada inisiatif itu asalkan dibiayai secara mandiri.
“Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus alokasi anggaran yang tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (14/10/2025).
Menteri Keuangan itu juga menyatakan tidak terlibat dalam perumusan rencana tersebut, namun menyambut baik wacana pendirian family office. Di sisi lain, Purbaya mengakui belum memahami secara rinci konsep family office meski Luhut kerap mengemukakan gagasan itu.
“Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” katanya.
Rencana pembentukan pusat family office ini sebelumnya diinisiasi oleh Luhut bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pada Maret 2025, Luhut menyampaikan bahwa tim pengarah di DEN telah bekerja selama sekitar enam bulan untuk menyiapkan pendirian family office di Indonesia dan menargetkan terbentuknya dalam tahun yang sama. Menurut Luhut, timnya telah mengumpulkan masukan dari pelaku industri pengelolaan kekayaan, termasuk tokoh investasi internasional Ray Dalio.
Luhut menegaskan bahwa pembentukan family office bukan hanya inisiatif kementerian tunggal; seluruh pihak terkait harus memberi dukungan, terutama para pemilik modal yang bersedia menempatkan dana di dalam skema tersebut.
Sebelumnya, gagasan mendirikan wealth management center atau family office di tanah air sudah mendapatkan restu sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lokasi yang kerap disebut-sebut untuk pusat ini adalah Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Secara ringkas, Purbaya memberi ruang bagi realisasi gagasan Luhut selama pembiayaan bersumber dari pihak swasta dan tidak membebani APBN, sambil menegaskan komitmennya menjaga alokasi anggaran negara tetap tepat sasaran dan transparan.
