Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung menanggapi polemik nasib tambang emas Martabe di Sumatera Utara. Kepala Negara memerintahkan jajarannya untuk melakukan peninjauan ulang (review) secara teliti dan objektif terhadap izin operasional PT Agincourt Resources.
Arahan tegas tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Presiden menekankan prinsip keadilan (fairness) dalam penanganan investasi: jika perusahaan terbukti bersih, hak-haknya harus segera dipulihkan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan pesan Presiden tersebut usai rapat di Jakarta, Rabu (11/2).
“Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional,” ujar Bahlil menirukan arahan Presiden.
Jaga Iklim Investasi
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo sangat berkepentingan menjaga iklim investasi dan kepastian hukum di Indonesia. Langkah peninjauan ulang ini dinilai krusial agar tidak ada keputusan yang merugikan salah satu pihak tanpa dasar yang kuat, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di wilayah Sumatera.
“Kita harus fair. Kita harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari,” tegas Bahlil.
Koordinasi dengan Menteri LH
Menindaklanjuti perintah Presiden, Bahlil mengaku telah berkoordinasi intensif dengan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. Saat ini, kajian teknis terkait aspek lingkungan tengah dikebut dan diharapkan selesai dalam waktu dekat.
“Kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Hanif, dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. Feeling saya sih, insyaallah semuanya akan baik-baik saja,” pungkas Bahlil.
Sebelumnya, kelangsungan operasi Tambang Martabe sempat terancam setelah muncul wacana pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah akibat dugaan dampak kerusakan lingkungan. Namun, arahan terbaru Presiden membuka peluang pemulihan izin jika hasil kajian membuktikan sebaliknya.










