Presiden Prabowo tetapkan anggaran ketahanan pangan Rp164,4 triliun di RAPBN 2026, termasuk subsidi pupuk dan penguatan cadangan beras nasional.
Generasi.co, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan ketahanan pangan menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025), ia mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 khusus untuk sektor ketahanan pangan.
Anggaran tersebut mencakup berbagai program strategis, di antaranya subsidi pupuk senilai Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk dan dana Rp22,7 triliun bagi Perum Bulog guna memperkuat cadangan pangan pemerintah.
“Saudara-saudara sekalian, untuk lumbung pangan dan cadangan pangan kita siapkan Rp33 triliun, subsidi pupuk Rp46,9 triliun, stok beras pemerintah di atas 4 juta ton, harga stabil, dan petani makin sejahtera. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan,” ujar Prabowo, dikutip pada Senin (18/8).
Berdasarkan data realisasi semester I tahun 2025, penyaluran subsidi pupuk telah mencapai Rp10,3 triliun dengan volume distribusi 3,7 juta ton. Jenis pupuk yang disalurkan meliputi urea, NPK, dan pupuk organik. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kementerian Keuangan mencatat kenaikan penyaluran pupuk subsidi sebesar 18,3 persen secara tahunan (year-on-year). Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menjadi penerima terbesar dengan total 2,13 juta ton, disusul Sumatera (0,89 juta ton), Sulawesi (0,50 juta ton), Kalimantan (0,14 juta ton), serta Maluku dan Papua (sekitar 11,5 ribu ton).
Pemerintah juga disebut telah memangkas 145 regulasi yang sebelumnya menghambat efektivitas distribusi pupuk dan pengelolaan sektor pangan. Reformasi tata kelola ini disebut turut berkontribusi pada lonjakan produksi beras nasional yang meningkat lebih dari 50 persen di awal 2025.
Dengan alokasi anggaran besar dan kebijakan yang lebih efisien, Prabowo berharap sistem pangan nasional menjadi lebih tangguh dalam menghadapi ancaman krisis global serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
(BAS/Red)
