Meutya Hafid respons penunjukan dua Wamen Komdigi sebagai komisaris utama Telkom dan Indosat, pastikan tak ada konflik kepentingan.
Generasi.co, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan tanggapan terkait pengangkatan dua Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo dan Nezar Patria, sebagai Komisaris Utama di dua operator telekomunikasi besar—Telkom dan Indosat Ooredoo Hutchison.
Pengangkatan tersebut diumumkan oleh masing-masing pemegang saham perusahaan dalam waktu berdekatan pada pekan lalu. Posisi strategis yang kini dijabat oleh pejabat aktif di kementerian menimbulkan pertanyaan publik mengenai potensi konflik kepentingan, mengingat kedua perusahaan merupakan objek pengawasan pemerintah.
Menjawab hal ini, Meutya menyatakan bahwa suara publik merupakan hal penting yang perlu didengar, namun ia menilai keberadaan pejabat negara di kursi komisaris justru mencerminkan kehadiran dan kontrol negara dalam sektor strategis tersebut.
“Ini masukan dari masyarakat tentu kita dengarkan juga. Namun demikian, pada dasarnya ini juga bentuk pengawasan negara terhadap perusahaan-perusahaan telekomunikasi gitu ya. Bentuk kehadiran negara juga di perusahaan-perusahaan telekomunikasi,” ujar Meutya, Rabu (4/5/2025).
Ia juga menegaskan sejauh ini tidak ditemukan indikasi adanya konflik kepentingan akibat penunjukan tersebut.
“Jadi untuk saat ini kita tidak melihat ada konflik kepentingan. Namun demikian, tentu masukan-masukan silakan, nanti tentu akan dikaji oleh pemerintah,” lanjutnya.
Lebih jauh, Meutya menjelaskan keputusan pengangkatan kedua wakil menterinya tidak berasal dari inisiatif Kementerian Komunikasi dan Digital, melainkan menjadi kewenangan kementerian lain yang membidangi perusahaan negara.
“Ini kebetulan bukan di kementerian kami ya. Jadi, penunjukkannya nanti mungkin sebetulnya yang paling tepat menjawab adalah Danantara atau BUMN. Makasih,” tutup Meutya.
Penempatan pejabat aktif dalam jajaran komisaris perusahaan telekomunikasi memang kerap menimbulkan polemik, namun pemerintah menegaskan akan terus mengkaji masukan publik demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.
(BAS/Red)
