Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sebut PDIP siap bantu pemerintahan Prabowo meski di luar koalisi. Guntur Romli tegaskan kritik tetap disampaikan jika kebijakan tidak berpihak pada rakyat.
Generasi.co, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, ungkap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri siap memperkuat pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto meskipun tidak masuk dalam koalisi formal Indonesia Maju.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Muzani usai menjelaskan hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Megawati menyampaikan keinginan agar pemerintahan Prabowo berjalan efektif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
“Karena itu, jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa memperkuat pemerintahan, meskipun tetap berada di luar posisi koalisi,” tambahnya.
Guntur Romli Tegaskan PDIP Akan Tetap Lakukan Kritik Konstruktif
Menanggapi pernyataan tersebut, politikus PDIP Guntur Romli menyatakan bahwa pihaknya siap membantu pemerintahan Prabowo dengan syarat program yang dijalankan berpihak kepada rakyat.
Ia menegaskan bahwa PDIP akan memberikan kritik dan masukan yang konstruktif, terutama jika kebijakan pemerintah dinilai menyimpang dari aspirasi masyarakat.
“Pasti dong (memberikan) kritik konstruktif. Checks and balances,” kata Guntur saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).
Lebih lanjut, Guntur menjelaskan bahwa Megawati dan PDIP sepakat untuk tetap berada di luar pemerintahan, namun akan mendukung kebijakan yang pro-rakyat.
Posisi ini disebutnya sebagai bagian dari etika demokrasi, yang mendorong adanya fungsi pengawasan dari luar kekuasaan.
“Bahwa beliau (Ibu Megawati) dan PDI Perjuangan siap membantu Presiden Prabowo, namun tetap berada di luar pemerintahan.”
“Syaratnya adalah program-program yang berpihak pada rakyat kecil dan masyarakat banyak. Kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujarnya.
Kritik dengan Iktikad Baik dan Tanpa Kebencian
Guntur juga menekankan bahwa kritik yang akan disampaikan oleh PDIP tidak akan dilandasi kebencian atau niat menjatuhkan pemerintahan.
Sebaliknya, kritik tersebut akan dilakukan dengan niat baik, demi menemukan solusi bagi setiap persoalan kebijakan.
“Kalau ada masukan dan kritik, tentu kami akan menyampaikan dengan iktikad baik, bertujuan mencari solusi, bukan berdasarkan kebencian,” tegas Guntur.
Ia mengibaratkan kerja politik dalam sistem demokrasi seperti gotong royong, di mana ada pihak yang berada di dalam pemerintahan sebagai eksekutor kebijakan, dan ada pihak di luar yang bertugas sebagai penyeimbang melalui kritik dan saran.
“Manutnya pada kepentingan rakyat banyak. Itu yang utama,” tambahnya.
Koalisi Fleksibel, Pemerintahan Inklusif
Kondisi ini menandakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan berjalan dengan pendekatan koalisi yang fleksibel dan terbuka terhadap masukan dari luar koalisi formal.
Meskipun PDIP tidak masuk dalam barisan koalisi Indonesia Maju, namun semangat gotong royong yang diusung oleh Prabowo memberikan ruang bagi partai-partai lain untuk turut memberikan kontribusi melalui jalur yang sesuai.
Hal ini juga memperlihatkan adanya kedewasaan politik nasional, di mana perbedaan posisi tidak serta merta menghilangkan semangat kolaborasi untuk kemajuan bangsa.
(BAS/Red)
