Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pemblokiran anggaran IKN 2025 oleh Sri Mulyani. Ia menyebut pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran, sementara Menteri PUPR mengaku belum bisa merealisasikan proyek karena anggaran masih diblokir.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi isu terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Dasco menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah, yang saat ini tengah melakukan rekonstruksi anggaran secara menyeluruh.
“Saya sebagai pimpinan DPR sudah berkomunikasi dengan pihak eksekutif. Saat ini, anggaran IKN bersama beberapa kementerian lainnya sedang dalam proses rekonstruksi.”
“Oleh karena itu, ada beberapa kementerian dan lembaga yang akan mengalami perubahan anggaran,” ujar Dasco di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025) malam.
Nasib Anggaran IKN Masih Menunggu Hasil Rekonstruksi
Dasco menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah anggaran khusus untuk IKN akan tetap diblokir atau tidak.
Ia menyebut hasil dari proses rekonstruksi anggaran akan disampaikan oleh pemerintah ke DPR pada pekan depan.
“Apakah anggaran IKN termasuk dalam rekonstruksi ini? Kita akan melihat hasilnya pekan depan setelah pemerintah menyelesaikan prosesnya,” jelasnya.
Anggaran Kementerian PUPR Dipangkas Rp 81,38 Triliun
Selain pembahasan mengenai anggaran IKN, Dasco juga menanggapi pemangkasan anggaran Kementerian PUPR yang mencapai Rp 81,38 triliun.
Meski mendapat perhatian publik, ia memastikan pemangkasan ini tidak akan berdampak pada program-program utama yang langsung menyentuh masyarakat.
“Informasi yang kami terima, belanja untuk kebutuhan penting dan program yang berdampak langsung ke masyarakat tetap aman.”
“Namun, ada beberapa kegiatan yang diusulkan oleh Kementerian PUPR agar anggarannya bisa ditambahkan atau bintangnya dibuka. Kita akan melihat hasil rekonstruksi minggu depan,” tambah Dasco.
PUPR Belum Bisa Eksekusi Pembangunan IKN 2025
Sementara itu, Menteri PUPR Dody Hanggodo mengungkap hingga saat ini pihaknya belum bisa merealisasikan pembangunan IKN karena anggaran proyek tersebut masih diblokir oleh Kementerian Keuangan.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Anggaran kita diblokir semua. Kalau tidak ada anggaran, bagaimana kita bisa progres?” ujar Dody saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Dody juga menyampaikan kelakar terkait minimnya anggaran yang tersedia saat ini.
“Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” canda Dody di hadapan wartawan.
Pemerintah Pastikan Efisiensi Tanpa Ganggu Proyek Strategis
Meskipun terdapat pemblokiran dan rekonstruksi anggaran, pemerintah memastikan proyek-proyek strategis, termasuk IKN, tetap menjadi prioritas.
Namun, pemerintah juga berupaya untuk melakukan efisiensi agar APBN 2025 dapat dikelola dengan lebih baik dan tepat sasaran.
Dasco pun mengingatkan, DPR akan memastikan transparansi dalam kebijakan anggaran, serta mengawal agar proyek IKN dan pembangunan infrastruktur lainnya tetap berjalan tanpa kendala.
“Kami akan terus mengawasi dan memastikan agar kebijakan anggaran tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tidak menghambat program strategis nasional,” tutupnya.
(BAS/Red)