Kehadiran Danantara diharapkan mampu mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Generasi.co, Jakarta – Pengelolaan investasi yang efisien diharapkan mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pun disebut sebagai langkah besar dalam pengelolaan aset negara guna mencapai pemerataan ekonomi yang lebih baik.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam diskusi daring bertajuk Peran Danantara dalam Percepatan Pembangunan Indonesia, yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (5/2).
“Kehadiran Danantara merupakan langkah besar yang diambil pemerintah dalam pengelolaan aset negara.”
“Diharapkan, ini mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata di seluruh Indonesia,” ujar Lestari Moerdijat.
Diskusi ini dimoderatori oleh Usman Kansong, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, dan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain:
- Dr. (H.C) Burhanuddin Abdullah, M.A. – Ketua Tim Pakar dan Inisiator Danantara
- H. Subardi, S.H., M.H. – Anggota Komisi VI DPR RI dan Anggota Panja RUU BUMN
- Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D. – Guru Besar Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM)
- Millie Lukito – Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai NasDem
Danantara Sebagai Katalisator Investasi Nasional
Dalam paparannya, Lestari Moerdijat, yang juga merupakan anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, menegaskan, konstitusi telah mengamanatkan salah satu tujuan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum.
Oleh karena itu, kehadiran Danantara diharapkan mampu menjadi katalisator dalam menarik investasi ke dalam negeri serta mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.
“Danantara harus menghasilkan daya dorong yang signifikan terhadap pembangunan yang dicanangkan pemerintah.”
“Hasil pembangunan ini harus benar-benar bermanfaat bagi rakyat, sesuai amanat konstitusi,” tegas Lestari Moerdijat.
Keluar dari Middle Income Trap
Ketua Tim Pakar dan Inisiator Danantara, Burhanuddin Abdullah, mengungkapkan bahwa pembentukan Danantara dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan middle income trap.
“Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% agar bisa lepas dari fenomena middle income trap. Namun, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 1%, dibutuhkan pembiayaan sekitar 6,5% dari PDB.”
“Dengan target pertumbuhan 8%, maka pembiayaan yang dibutuhkan bisa mencapai 6,5 × 8% dari PDB,” jelas Burhanuddin Abdullah.
Ia menambahkan bahwa kondisi keuangan negara saat ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Sehingga, solusi yang tersedia adalah dengan menambah utang atau menarik investasi dari luar negeri.
Namun, Indonesia saat ini masih kurang menarik bagi investor asing, sehingga Danantara hadir untuk menjawab tantangan ini.
Danantara dalam UU BUMN
Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menjelaskan bahwa Undang-Undang BUMN telah mengalami tiga kali perubahan dalam 22 tahun terakhir.
Perubahan terbaru yang disahkan pada Selasa (4/2) menjadi dasar lahirnya Danantara.
Menurutnya, Danantara adalah badan yang mengelola investasi dengan aset awal senilai Rp1.000 triliun yang berasal dari BUMN.
Seluruh dividen yang dihasilkan nantinya akan masuk ke kas negara.
“Kehadiran Danantara bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan aset BUMN agar negara dapat menjalankan amanah Pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ungkap Subardi.
Sinergi dan Transparansi dalam Pengelolaan Danantara
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Wihana Kirana Jaya, menilai bahwa Danantara hadir pada waktu yang tepat sebagai instrumen dalam mengatasi tantangan investasi nasional.
Ia menekankan bahwa dalam pengelolaan Danantara, perlu ada penyamaan visi antar-kementerian dan lembaga yang selama ini sulit dilakukan.
Selain itu, perlu adanya harmonisasi regulasi untuk meningkatkan kepercayaan investor asing.
“Danantara harus berinvestasi pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect besar terhadap pembangunan,” saran Wihana Kirana Jaya.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Millie Lukito, Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai NasDem.
Ia menegaskan bahwa Danantara merupakan salah satu instrumen finansial dalam pembangunan nasional, yang dapat menjadi alternatif dalam mengurangi ketergantungan terhadap utang.
Namun, ia mengingatkan bahwa kredibilitas Danantara harus dijaga dengan pengawasan ketat dan transparansi dalam operasionalnya.
“Investor global sangat selektif dalam menentukan tujuan investasi mereka. Perubahan regulasi yang terlalu sering bisa menurunkan kredibilitas Danantara,” jelas Millie Lukito.
Menurutnya, Danantara harus memastikan memiliki dewan pengawas yang berintegritas dan kredibilitas tinggi, agar dapat menjalankan operasionalnya dengan baik.
Belajar dari Singapura
Wartawan senior Saur Hutabarat menambahkan bahwa dalam pengelolaan aset negara, Indonesia bisa meniru model yang diterapkan oleh Singapura.
Namun, ia mengingatkan yang ditiru jangan hanya kerangka formalnya saja, melainkan juga integritas dan tata kelola yang bersih.
“Pemerintah Singapura berhasil mengelola aset negara dengan pemerintahan yang bersih, tanpa korupsi, serta memiliki penegakan hukum yang kuat,” ujar Saur Hutabarat.
Ia juga menyoroti kata “Anagata” dalam kepanjangan Danantara berarti “masa depan”, sehingga pemanfaatan Danantara seharusnya difokuskan pada pembangunan jangka panjang, bukan hanya untuk kepentingan saat ini.
“Danantara harus serius dalam menciptakan lapangan kerja bagi generasi mendatang,” tegasnya.
Pembentukan Danantara diharapkan menjadi solusi dalam mendorong investasi dan percepatan pembangunan nasional.
Namun, tantangan yang dihadapi meliputi harmonisasi regulasi, transparansi pengelolaan, dan peningkatan daya tarik investasi asing.
Dengan pengelolaan yang baik, Danantara diyakini dapat menjadi instrumen penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara luas.
(mpr.go.id)
