Generasi.co, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7). Dalam pertemuan itu, Dasco menerima sejumlah aspirasi guru taman kanak-kanak yang akan ditindaklanjuti DPR.
Ketua Umum PP IGTKI PGRI Eka Putri Handayani mengatakan organisasi yang menaungi sekitar 350 ribu guru TK tersebut menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi anggotanya, mulai dari status kepegawaian hingga peningkatan kualitas pendidikan.
“Alhamdulillah, kami sudah diterima dengan baik oleh Bapak Wakil Ketua DPR, Bapak Dasco. Tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang sudah mau menerima kami dengan baik. Dan banyak sekali aspirasi yang kami sampaikan dari guru Taman Kanak-Kanak se-Indonesia, di mana anggota kami ada sekitar 350.000,” kata Eka kepada wartawan.
Menurut Eka, aspirasi yang disampaikan mendapat respons positif dari Dasco dan DPR.
“Ada beberapa aspirasi guru yang kami sampaikan dan alhamdulillah Bapak insyaAllah dan DPR akan menindaklanjuti. Mudah-mudahan pertemuan ini tentunya sangat bermanfaat untuk guru Taman Kanak-Kanak se-Indonesia dan juga pendidikan Taman Kanak-Kanak,” ujarnya.
Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah agar guru TK honorer, terutama yang mengajar di sekolah swasta, dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Harapan kami guru TK sebagian besar adalah guru swasta yang masih honorer. Harapan kami dapat diangkat menjadi PPPK. Dan juga program inpassing agar bisa merata untuk seluruh guru TK di Indonesia,” kata Eka.
Selain itu, IGTKI PGRI meminta dukungan DPR terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Guru TK tingkat nasional yang akan diikuti sekitar 4.000 guru dari berbagai daerah. Organisasi tersebut juga mengusulkan agar pengurus IGTKI PGRI dapat bertemu langsung dengan Presiden.
Dalam audiensi itu, IGTKI PGRI juga menyatakan dukungan terhadap program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, termasuk rencana penerapan Wajib Belajar 13 Tahun yang dimulai dari jenjang taman kanak-kanak, khususnya TK B.
Sementara itu, Dewan Kehormatan IGTKI PGRI Suhendri mengatakan pihaknya turut meminta DPR mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
“Kami ingin segera Undang-Undang RUU Sisdiknas itu segera disahkan. Karena advokasi ini sangat kami perlukan di daerah agar nanti anak-anak Indonesia 2045 itu bisa tercapai Indonesia Emas,” ujarnya.
Selain mendorong pengesahan RUU Sisdiknas, IGTKI PGRI meminta pemerintah memperluas program peningkatan kompetensi guru, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan nonformal, terutama bagi guru di daerah yang belum memiliki kualifikasi pendidikan sarjana.
Organisasi tersebut juga menyoroti masih banyaknya sekolah taman kanak-kanak di daerah yang belum memperoleh akreditasi dan berharap program akreditasi diperluas agar menjangkau lebih banyak satuan pendidikan.
