Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR bersama pemerintah tengah menyiapkan revisi undang-undang sebagai langkah konkret untuk mengatasi persoalan guru honorer dan kebutuhan tenaga pendidik secara nasional. Kebijakan itu diarahkan untuk memperbaiki sistem pengangkatan dan distribusi guru yang selama ini dinilai belum merata.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat menerima perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Dalam pertemuan itu, ia menyebut sejumlah aspirasi mahasiswa sejalan dengan perhatian DPR terhadap sektor pendidikan.
“Kami tidak hanya mendengar aspirasi yang disampaikan. DPR bersama pemerintah sedang menyiapkan revisi undang-undang sebagai langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan guru honorer dan kebutuhan tenaga pendidik secara nasional,” ujar Dasco.
Dasco mengungkapkan, Indonesia saat ini masih kekurangan sekitar 510 ribu guru, disertai persoalan distribusi tenaga pendidik yang belum merata di berbagai daerah. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada kualitas layanan pendidikan.
Untuk menjawab persoalan itu, DPR dan pemerintah disebut sepakat mendorong perubahan regulasi agar pengangkatan guru dapat dilakukan lebih terpusat oleh pemerintah. Skema ini diharapkan mempercepat pemenuhan kebutuhan guru sekaligus merapikan status kepegawaian yang selama ini berlapis.
“Melalui revisi undang-undang ini, pemerintah diharapkan dapat melakukan penataan guru secara nasional sehingga distribusinya lebih merata dan kebutuhan setiap daerah dapat terpenuhi,” kata Dasco.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga menjadi respons atas aspirasi guru honorer, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta masyarakat yang menginginkan kepastian status dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Dasco berharap sistem yang lebih terintegrasi dapat mengakhiri persoalan status kepegawaian guru yang selama ini berlangsung berlarut-larut, sekaligus memberi fleksibilitas pemerintah dalam penempatan tenaga pendidik sesuai kebutuhan daerah.
Sebelumnya, mahasiswa dalam audiensi dengan DPR menyoroti berbagai persoalan di sektor pendidikan, termasuk tuntutan penghapusan status guru honorer yang dinilai masih menimbulkan ketimpangan. Mereka juga meminta peningkatan kesejahteraan guru, terutama di sekolah swasta, serta perbaikan sistem sertifikasi dan pengembangan kompetensi.
Menanggapi hal itu, Dasco memastikan seluruh aspirasi tersebut akan dibahas dalam proses penyusunan kebijakan bersama pemerintah.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan sistem pendidikan yang lebih kuat dengan tenaga pendidik yang cukup, merata, dan sejahtera,” pungkasnya.
