Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti rencana pengalihan impor BBM ke Timur Tengah dan AS, meminta kajian keekonomian yang matang serta percepatan transisi energi bersih dan berkelanjutan.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menanggapi rencana pemerintah yang berencana mengalihkan sumber impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura ke kawasan Timur Tengah dan Amerika Serikat (AS).
Menurut Eddy, langkah strategis tersebut harus diawali dengan kajian keekonomian yang komprehensif, agar Indonesia tidak hanya sekadar memindahkan sumber pasokan, melainkan benar-benar memperoleh keuntungan yang optimal, baik dari sisi harga, kualitas, maupun ketahanan energi nasional.
“Perlu riset lebih lanjut tentang apakah spesifikasi BBM dari Timur Tengah dan AS sesuai dengan kebutuhan nasional, serta apakah harga akhir impor tetap kompetitif dengan pasokan yang terjamin,” ujar Eddy dalam keterangan resminya, Minggu (11/5/2025).
Eddy menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan jangka pendek terkait impor energi dan langkah jangka panjang menuju transisi energi bersih.
Ia mengingatkan bahwa pengalihan impor seharusnya tidak mengalihkan fokus pemerintah dari tujuan utama, yakni mempercepat penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).
“Rencana pengalihan impor BBM ini sebaiknya dibarengi dengan percepatan pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan.”
“Transformasi sektor hilir energi juga harus berjalan beriringan, agar lebih efisien dan ramah lingkungan,” jelas Eddy.
Lebih lanjut, politikus yang juga doktor ilmu politik lulusan Universitas Indonesia ini menyoroti bahwa dunia saat ini tengah bergerak menuju dekarbonisasi.
Oleh karena itu, Indonesia perlu segera mengurangi ketergantungannya terhadap energi fosil.
“Ini bukan hanya soal mengganti pasokan dari luar negeri dengan produksi dalam negeri. Ini tentang bagaimana kita mengarahkan energi nasional ke sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus segera diakhiri,” tegasnya.
Eddy juga mendorong pemerintah agar segera mempercepat pembangunan dan modernisasi kilang dalam negeri guna meningkatkan kemandirian energi nasional.
Ia menyarankan pemberian insentif kepada pelaku industri energi hijau dan meminta kejelasan roadmap transisi energi menuju target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.
“Target bauran energi terbarukan tahun ini adalah sebesar 19 persen. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh pihak untuk mencapainya.”
“Salah satu yang saya selalu dorong adalah elektrifikasi sektor transportasi, baik publik maupun pribadi, serta elektrifikasi rumah tangga, terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang digunakan untuk memasak,” jelasnya.
Sebagai bentuk konkret dari elektrifikasi transportasi, Eddy mengusulkan penambahan armada bus listrik untuk transportasi umum serta memperluas cakupan operasionalnya di berbagai wilayah.
Hal ini dinilai efektif untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi menuju kendaraan umum yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu, Eddy menegaskan bahwa MPR RI akan terus mengawal kebijakan energi nasional agar tetap berada dalam koridor konstitusi, terutama menyangkut keadilan sosial serta pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
“Transisi energi harus menjadi gerakan nasional. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari swasta dan masyarakat.”
“Ini adalah investasi jangka panjang demi masa depan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan,” tutup Eddy.
