Eddy Soeparno Soroti Kasus Keracunan Program MBG di Bogor, Dorong Evaluasi Menyeluruh dan Peningkatan Standar Kesehatan

Foto: Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno pantau perkembangan terkini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Bogor. (mpr.go.id)
Foto: Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno pantau perkembangan terkini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Bogor. (mpr.go.id)

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menanggapi kasus keracunan siswa akibat makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bogor dan mendorong evaluasi menyeluruh demi perbaikan ke depan.

Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa di Kota Bogor.

Kasus ini diduga berkaitan dengan konsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani Tanah Sareal.

Peristiwa memilukan tersebut terjadi di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor, dan hingga Sabtu (10/5/2025), jumlah korban terus bertambah hingga mencapai 171 siswa dari jenjang SD dan SMP.

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Cianjur, yang turut menjadi perhatian serius Eddy Soeparno sebagai Anggota DPR RI Dapil Bogor dan Cianjur.

“Program MBG merupakan inisiatif yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda kita.”

“Namun, insiden yang terjadi di Bogor dan sebelumnya di Cianjur ini menjadi pengingat bahwa pelaksanaannya di lapangan harus didukung sistem pengawasan dan prosedur yang jauh lebih kuat,” ujar Eddy Soeparno.

Ia menilai bahwa insiden tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan, penyajian, hingga distribusi makanan pada program MBG.

Eddy menyatakan dukungan penuh terhadap langkah mitigasi dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan dinas terkait.

Secara khusus, Eddy memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini mengingat kejadian terjadi di wilayah konstituennya.

“Saya memberikan perhatian penuh pada kasus ini karena terjadi di daerah pemilihan saya, yakni Kota Bogor dan Cianjur. Insyaallah, saya siap membantu proses pemulihan siswa agar bisa kembali bersekolah dan memastikan bahwa penyajian makanan ke depan sesuai standar kesehatan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi respons cepat Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim yang segera menggelar penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan di 13 sekolah, bekerja sama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah sakit terkait pengambilan sampel muntahan dari siswa yang dirawat.

Menurut Eddy, langkah-langkah komprehensif sangat penting agar program MBG bisa dijalankan dengan lebih baik.

Ia menekankan bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan, terutama dalam peningkatan standar kualitas makanan, keamanan pangan, serta nilai gizi yang terkandung dalam sajian program tersebut.

“Dalam program sebesar ini, seluruh aspek teknis, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, pengemasan, hingga penggunaan wadah makanan harus diperhatikan secara maksimal.”

“Tujuannya agar makanan yang diberikan tidak hanya bergizi, tapi juga aman untuk dikonsumsi anak-anak,” tegas Eddy yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN.

Sebagai Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi masalah kesejahteraan sosial dan kesehatan, Eddy juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam menangani kasus ini.

Ia mendorong pemerintah dan pelaksana program MBG untuk aktif membangun komunikasi dengan masyarakat agar kepercayaan terhadap program-program pemerintah tetap terjaga.

“Keterbukaan informasi sangat penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Kita harus pastikan bahwa setiap masukan, kejadian, dan laporan yang masuk menjadi dasar untuk melakukan perbaikan ke depan.”

“Jangan sampai niat baik memberikan makanan bergizi justru menciptakan trauma di masyarakat,” tutup Eddy yang juga dikenal sebagai Doktor Ilmu Politik lulusan Universitas Indonesia.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa implementasi program-program sosial, khususnya yang menyangkut kesehatan anak, harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan evaluasi berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara aman dan optimal.

(mpr.go.id)