Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, mengecam laporan Tempo yang menuding Sufmi Dasco Ahmad terlibat dalam bisnis judi online di Kamboja. Ia menyebut laporan itu sebagai bentuk framing tanpa fakta yang merusak etika jurnalistik dan mencederai demokrasi.
Generasi.co, Jakarta – Aktivis sosial sekaligus pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menyampaikan kritik keras terhadap laporan investigasi yang dipublikasikan oleh Tempo terkait dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam jaringan bisnis judi online di Kamboja.
Menurut Haidar, pemberitaan tersebut tidak mencerminkan kerja jurnalistik yang sehat, melainkan bentuk manipulasi opini publik yang berbahaya bagi demokrasi.
Dalam siaran pers yang diterima Kabariku pada Senin, 8 April 2025, Haidar menilai bahwa laporan Tempo justru secara terang-terangan mengakui tidak menemukan data otentik yang menguatkan klaim keterlibatan Dasco.
Namun ironisnya, laporan itu tetap diterbitkan dan dikemas seolah-olah sebagai hasil investigasi mendalam.
“Ini bukan bentuk kontrol media terhadap kekuasaan. Ini justru penyalahgunaan kebebasan pers yang diarahkan untuk membentuk persepsi publik terhadap seseorang yang belum tentu bersalah,” tegas Haidar.
Framing Tanpa Fakta: Gaya Baru Pembunuhan Karakter
Lebih jauh, Haidar menilai bahwa Tempo kini cenderung menggunakan pendekatan baru dalam menyampaikan informasi: menyisipkan spekulasi dalam narasi yang dibungkus dengan retorika kritis, tetapi tanpa dasar fakta yang bisa diverifikasi.
“Ini bukan investigasi, tapi insinuasi. Laporan semacam ini tidak membangun informasi yang objektif, tapi justru mengarahkan publik untuk menyimpulkan sendiri berdasarkan dugaan,” katanya.
Haidar menyoroti gaya pemberitaan yang menyelipkan frasa seperti “belum ditemukan bukti” namun tetap menyajikan nama seseorang dalam konteks negatif.
Menurutnya, ini adalah bentuk pembentukan opini terselubung yang berbahaya karena dapat menghancurkan reputasi seseorang hanya karena dugaan.
Media Seharusnya Mengawal, Bukan Menyesatkan
Sebagai sosok yang aktif dalam dunia advokasi dan pergerakan sosial, Haidar mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral dalam kebebasan pers.
Ia menyatakan bahwa media memiliki peran vital sebagai penjaga demokrasi, tetapi kebebasan itu harus tetap dalam koridor etika dan integritas.
“Setiap kalimat dalam sebuah berita membawa dampak. Jika disusun tanpa kehati-hatian dan verifikasi, ia bisa menjadi alat pembunuh karakter,” ujarnya.
Haidar menegaskan, kebebasan pers bukan kebebasan untuk memfitnah, apalagi jika digunakan untuk menyudutkan tokoh-tokoh tertentu yang sedang berada dalam sorotan politik nasional.
Mempertanyakan Motif dan Waktu Publikasi
Tak hanya menyoroti isi laporan, Haidar juga mengajak publik untuk berpikir kritis soal motif dan momentum publikasi.
Ia mempertanyakan alasan di balik terbitnya laporan tersebut di tengah dinamika perubahan politik nasional.
“Mengapa laporan seperti ini muncul sekarang? Mengapa menjelang transisi politik nasional, laporan yang sarat insinuasi seperti ini dipublikasikan?” tanya Haidar secara retoris.
Menurutnya, patut dipertanyakan apakah laporan tersebut murni sebagai bentuk informasi publik, atau justru bagian dari agenda tersembunyi yang bersifat politis dan strategis.
Rakyat Butuh Kebenaran, Bukan Provokasi
R. Haidar Alwi juga menegaskan bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas dan tidak bisa begitu saja digiring oleh narasi satu arah.
Ia mengajak publik untuk tidak menelan mentah-mentah setiap pemberitaan, apalagi jika informasi tersebut masih bersifat dugaan tanpa bukti kuat.
“Kalau memang belum ada bukti, kenapa dipublikasikan? Kalau hanya dugaan, kenapa dijadikan headline?” tegasnya.
Haidar menilai, masyarakat berhak atas informasi yang valid dan objektif, bukan laporan yang dibumbui spekulasi dan diarahkan untuk menciptakan opini negatif terhadap seseorang.
Etika Jurnalisme vs Produksi Sensasi
Sebagai anggota Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, Haidar juga mengingatkan media agar tidak tergelincir menjadi alat politik atau mesin produksi sensasi semata.
Menurutnya, media yang bertanggung jawab adalah mereka yang berani menyuarakan kebenaran, bukan yang sibuk mengejar popularitas dengan mengorbankan integritas.
“Pers harus menjadi penjaga moral publik, bukan sekadar alat pemuas algoritma. Kita butuh keberanian untuk menyuarakan kebenaran, bukan keberanian untuk memfitnah demi rating,” pungkasnya.
(BAS/Red)
