HNW apresiasi Kemenag atas pengoptimalan sertifikasi tanah gratis bagi madrasah dan pesantren serta menekankan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan keagamaan.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengapresiasi langkah Kementerian Agama (Kemenag) yang menyepakati pengoptimalan alokasi sertifikasi tanah gratis bagi madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
Program ini merupakan kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
HNW berharap program ini segera dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN agar dapat terealisasi dengan cepat dan memberikan manfaat nyata bagi lembaga pendidikan keagamaan.
“Saya mengusulkan kepada Menteri Agama agar kuota sertifikasi tanah gratis bagi masjid dan musala juga dialokasikan untuk madrasah dan pesantren.”
“Alhamdulillah, usulan ini disetujui dan menjadi kesimpulan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag,” ujar HNW dalam keterangannya, Senin (4/2/2025).
Masih Banyak Kuota Sertifikasi Tanah yang Belum Terpakai
Dalam rapat kerja tersebut, HNW mengungkap, berdasarkan keterangan Direktur Pengaturan Tanah Kementerian ATR/BPN, terdapat 70.000 kuota sertifikat tanah gratis setiap tahunnya yang dialokasikan untuk rumah ibadah.
Namun, hingga tahap awal tahun 2025, Kemenag baru mendata 23.721 masjid dan musala yang mengikuti program ini.
“Ini berarti lebih dari 55% kuota sertifikasi masih belum terpakai. Padahal, program ini sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh lembaga pendidikan keagamaan, terutama pesantren dan madrasah,” jelasnya.
Ia menambahkan, masih banyak madrasah dan pesantren yang membutuhkan bantuan dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf mereka.
Dengan adanya program ini, lembaga pendidikan keagamaan dapat memiliki legalitas yang jelas dan terbebas dari potensi masalah hukum terkait kepemilikan tanah.
“Banyak madrasah dan pesantren yang masih berjuang dalam hal legalitas tanah mereka. Dengan adanya program sertifikasi tanah gratis ini, maka keberlangsungan pendidikan mereka tidak lagi dibayangi oleh potensi sengketa tanah,” tegas HNW.
Dukungan terhadap Efisiensi Anggaran Kemenag tanpa Mengurangi Kualitas Layanan
Selain membahas sertifikasi tanah gratis, HNW juga mengapresiasi Kemenag karena telah memperoleh tingkat kepuasan publik tertinggi berdasarkan survei terkait efisiensi anggaran sebelum diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
Namun, ia berharap bahwa kebijakan efisiensi tersebut tidak sampai mengurangi kualitas layanan dan program-program utama Kemenag yang menyentuh kepentingan umat.
“Program penting Kemenag seperti bantuan operasional untuk madrasah, pesantren, rumah ibadah, serta kesejahteraan guru agama, termasuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG), harus tetap berjalan. Apalagi, dalam waktu dekat ada agenda besar, yaitu pelayanan jemaah haji,” ujar HNW.
Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan dengan cara memangkas program prioritas yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, prinsip ini juga telah disepakati dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI untuk dilaksanakan oleh Kementerian Agama,” tambahnya.
Harapan untuk Program Sertifikasi Tanah dan Keberlanjutan Program Kemenag
Dengan adanya keputusan ini, HNW berharap agar Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN segera merealisasikan pengoptimalan kuota sertifikasi tanah bagi madrasah dan pesantren.
Ia juga berharap Kemenag tetap menjaga kualitas pelayanan dan programnya meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.
“Saya berharap program sertifikasi tanah ini bisa segera berjalan agar madrasah dan pesantren memiliki legalitas yang kuat.”
“Selain itu, efisiensi anggaran harus dilakukan tanpa mengorbankan program-program utama yang selama ini sudah berjalan dengan baik,” pungkasnya.
(BAS/Red)
