Ibas tegaskan pentingnya PPHN sebagai pedoman jangka panjang pembangunan nasional dalam seminar Bakohumas MPR RI, 19 Agustus 2025.
Generasi.co, Jakarta – Dalam acara tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) MPR RI bertema ‘Urgensi PPHN Sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional’, Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyerukan pentingnya arah pembangunan bangsa yang terarah dan berkesinambungan.
Bertempat di Ruang Delegasi, Gedung MPR RI, Nusantara V, pada Selasa (19/8/2025), Ibas membuka pidatonya dengan menekankan urgensi visi pembangunan nasional.
“Tanpa arah, bangsa bisa maju tapi tidak menuju apa-apa. Momentum ini sangat penting dalam upaya membangun pemahaman bersama mengenai arah pembangunan bangsa ke depan, melalui penguatan dasar konstitusional yang terlembaga dan berkelanjutan,” ujar Ibas dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8).
Ia menyebutkan dalam beberapa hari terakhir, MPR telah melaksanakan agenda penting: Sidang Tahunan pada 15 Agustus 2025 dan peringatan Hari Konstitusi serta HUT ke-80 MPR RI pada 18 Agustus 2025. Kedua momen itu, menurutnya, menegaskan peran penting konstitusi dalam kehidupan berbangsa.
“Peringatan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi pengingat bahwa seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita berpijak pada konstitusi. Konstitusi adalah fondasi utama yang wajib dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ibas menyoroti dinamika perubahan konstitusi pasca-amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002. Ia menjelaskan bahwa setelah perubahan tersebut, MPR tak lagi memiliki kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menyebabkan kekosongan dalam arah pembangunan jangka panjang.
“Akibatnya, pembangunan kita terkesan fragmentasi dan tidak konsisten secara nasional. Arah pembangunan nasional ditentukan melalui RPJPN yang bersifat eksekutif-sentris,” jelasnya.
Kekosongan ini, menurut Ibas, memunculkan aspirasi masyarakat akan perlunya pedoman pembangunan yang tetap, konstitusional, dan tidak bergantung pada hasil pemilu.
“Aspirasi tersebut menghendaki hadirnya kembali suatu pedoman pembangunan nasional yang terlembaga dan mengikat secara konstitusional, namun tetap tidak bertentangan dengan sistem presidensial yang kita anut,” lanjutnya.
MPR, kata Ibas, telah merespons aspirasi ini dengan melakukan kajian menyeluruh mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan.
“PPHN adalah prinsip-prinsip direktif kebangsaan yang menjadi jembatan antara nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan norma hukum positif dan kebijakan publik. Ia bukan sekedar dokumen perencanaan, tapi platform ideologis konstitusional, dan strategis untuk menjamin keberlanjutan pembangunan berdasarkan tujuan berbangsa,” urainya.
Ibas memaparkan empat landasan utama kehadiran PPHN, yakni:
- Filosofis: PPHN sebagai kompas berdasarkan Pancasila.
- Teoritis: Memperkuat, bukan melemahkan, sistem presidensial.
- Yuridis: Dilakukan melalui perubahan terbatas UUD Pasal 3.
- Sosiologis dan Politik: Masyarakat membutuhkan arah yang stabil dan tidak mudah terguncang.
Ia pun menyampaikan bahwa draf PPHN telah selesai disusun dan akan segera dibahas oleh seluruh Fraksi serta Kelompok DPD di MPR.
“Apapun bentuknya kelak, yang terpenting adalah PPHN hadir sebagai Kompas Pembangunan Nasional yang menjamin keberlanjutan lintas pemerintahan dan rezim politik,” harapnya.
Ibas merinci lima peran strategis PPHN:
- Menjadi panduan bersama untuk mencapai cita-cita bangsa.
- Menjamin kesinambungan visi-misi pembangunan lintas pemilu.
- Memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.
- Mendorong sistem presidensial yang efektif.
- Meningkatkan kohesi nasional dalam bingkai NKRI.
Dalam pidatonya, Ibas juga menggarisbawahi peran strategis Bakohumas dalam menyampaikan kebijakan kepada publik.
“Saudara-saudara semua adalah ‘penyambung nafas kebijakan ke rakyat’. Kita bisa merangkai narasi besar kebangsaan yang bisa dipahami oleh seluruh anak bangsa – dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” ucapnya.
Ia menegaskan pentingnya membangun literasi publik yang cerdas dan tangguh di era digital.
“Kita bukan sekadar membangun jalan atau infrastruktur, tapi membangun arah dan rasa kebangsaan yang mencerdaskan dan menyatukan. Di era digital, kita harus menjadi komunikator publik yang kuat melawan hoaks dan menjadi sumber informasi yang terpercaya,” ajaknya.
Ibas mengakhiri pidatonya dengan harapan terhadap hasil dari forum Bakohumas.
“Semoga penyelenggaraan seminar tematik Bakohumas ini dapat menjadi momen strategis untuk mengedukasi publik, mengkonsolidasikan persepsi, serta menguatkan dukungan nasional,” tuturnya.
Ia pun menutup dengan sebuah pertanyaan reflektif.
“Jika pembangunan bangsa tanpa haluan yang disepakati, maka kepada siapa masa depan ini akan dititipkan?”
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Ir. H. Tifatul Sembiring, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., serta Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Usman Kansong, S.Sos., M.Si. Selain itu, hadir pula perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga negara, seperti Bakamla RI, Kemenkeu, PANRB, PPATK, Dewan Ketahanan Nasional, ANRI, dan Badan Gizi Nasional.
