Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya pendidikan konstitusi dan sosialisasi Pancasila untuk memperkuat SDM dan sistem negara.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya perbaikan sistem negara melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Salah satu caranya adalah dengan memperkuat pendidikan konstitusi dan sosialisasi Pancasila yang lebih masif, menarik, dan relevan dengan perkembangan zaman.
Hal tersebut disampaikan Ibas saat memimpin Rapat Pleno Pertama Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Kamis (30/1/2025).
Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang juga koordinator Badan Pengkajian, Ibas menyampaikan beberapa poin krusial yang menjadi fokus diskusi dalam rapat tersebut.
Pendidikan Konstitusi dan Sosialisasi Pancasila
Ibas menekankan pentingnya kajian mendalam tentang pendidikan konstitusi dan sosialisasi Pancasila.
Menurutnya, MPR RI perlu mengkaji cara meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap konstitusi, Pancasila, dan pilar-pilar kebangsaan lainnya.
“Program pendidikan konstitusi yang lebih masif dan menarik, terkini, untuk memperkenalkan pentingnya penguasaan hukum dasar negara, 4 Pilar Kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” jelas Ibas.
Ia juga menyarankan agar MPR RI menyelenggarakan kegiatan sosialisasi konstitusi yang lebih inklusif dan interaktif, baik di dalam maupun luar negeri.
Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah memasukkan materi empat pilar kebangsaan ke dalam kurikulum nasional.
“Kajian mengenai peran MPR RI untuk memperjuangkan materi empat pilar kebangsaan agar dapat masuk dalam kurikulum nasional,” ujarnya.
Tinjauan Sistem Presidensial dan Desain Pemerintahan
Selain pendidikan konstitusi, Ibas juga mengajak K3 MPR RI untuk mengkaji sistem negara dan desain pemerintahan.
Ia mempertanyakan apakah sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia saat ini sudah optimal atau perlu perbaikan.
“Apakah sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia sudah optimal, ataukah perlu ada perbaikan dalam desain pemerintahan?” tanya Ibas.
Ia menekankan pentingnya tinjauan mendalam terhadap hubungan antarlembaga negara, khususnya dalam hal pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR, dan MPR, termasuk DPD. “Bagaimana memperkuat mekanisme checks and balances di Indonesia?” lanjutnya.
Kolaborasi untuk Kemajuan Bangsa
Dalam rapat tersebut, Ibas juga mengajak seluruh anggota K3 MPR RI untuk berkolaborasi dalam menghasilkan kajian komprehensif yang signifikan bagi kemajuan bangsa.
Ia berharap, hasil kajian tersebut dapat memperkuat kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia yang kuat di tahun 2045.
“Serta dapat memberikan penguatan kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia kuat di tahun 2045; selanjutnya, Indonesia menjadi negara maju di abad 21,” pungkas Ibas.
Dukungan dari Anggota K3
Sejalan dengan Ibas, Andi Mattalatta, salah satu anggota K3, menyampaikan harapannya agar MPR RI dapat meningkatkan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menegaskan bahwa kajian ketatanegaraan harus mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan.
Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI periode 2024-2029 diketuai oleh Taufik Basari (Nasdem) dengan wakil ketua Djarot Saiful Hidayat (PDIP), Rambe Kamarul Zaman (Golkar), Martin Hutabarat (Gerindra), dan Ajiep Padindang (Kelompok DPD).
Rapat pleno ini dihadiri oleh 60 dari total 65 anggota K3, yang terdiri dari berbagai latar belakang, seperti profesor, ahli hukum, dosen, politikus, dan aktivis pendidikan.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Dalam menghadapi tantangan global dan dinamika internal, Ibas menegaskan bahwa MPR RI harus menjadi garda terdepan dalam memperkuat fondasi kebangsaan.
Pendidikan konstitusi dan sosialisasi Pancasila diharapkan dapat menjadi solusi untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
“Kita harus memastikan bahwa generasi muda memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Ini adalah modal penting untuk membangun Indonesia yang maju dan berdaulat,” tegas Ibas.
Melalui rapat pleno ini, MPR RI menunjukkan komitmennya untuk memperkuat sistem negara dan kualitas SDM melalui pendidikan konstitusi dan sosialisasi Pancasila.
Dengan kolaborasi antarlembaga dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat mencapai cita-cita menjadi negara maju di abad ke-21.
