Jakarta, Generasi.co — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, mendesak negara-negara di kawasan Teluk Persia untuk menahan diri di tengah pusaran konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Seruan ini disampaikan agar umat Islam global dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan damai.
Dalam keterangannya pada Rabu (18/3/2026), Muzani menekankan bahwa meredanya intensitas peperangan tidak hanya krusial bagi stabilitas keamanan, tetapi juga esensial untuk menjamin kelancaran ibadah umat Islam di Tanah Suci.
“Kita bersyukur bahwa para pemimpin negara-negara di Teluk bisa menahan diri. Ini sebagai penghormatan kepada umat Islam untuk bisa merayakan momen Idul Fitri dengan aman dan damai. Kita juga bersyukur Arab Saudi bisa menjamin kelangsungan beribadah umrah dengan lancar sejauh ini,” ujar Muzani.
Dorongan Diplomasi dan Dampak Ekonomi Global
Muzani menyoroti urgensi penyelesaian konflik melalui jalur dialog. Mengingat pelaksanaan ibadah Haji yang semakin dekat, ia mengingatkan seluruh pihak bahwa diplomasi adalah instrumen utama dalam merawat perdamaian dunia.
Selain alasan kemanusiaan dan keagamaan, penghentian perang dinilai akan membawa angin segar bagi perekonomian global, khususnya dalam meredam ancaman krisis minyak yang tengah membayangi berbagai negara.
Bela Langkah Presiden Prabowo di ‘Board of Peace’
Dalam kesempatan yang sama, Muzani turut merespons dinamika politik dalam negeri terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian). Meski langkah ini memicu perdebatan di tengah masyarakat, Muzani menilainya sebagai bentuk duyungan diplomasi aktif yang sejalan dengan amanat konstitusi.
“Perbedaan pandangan merupakan hal biasa dalam negara demokrasi. Namun, sikap Presiden tersebut merupakan upaya diplomasi agar perdamaian bisa tercipta. Ini pun yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu di masa-masa awal kemerdekaan,” tegasnya.
Sebagai penutup, Ketua MPR RI ini mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sensitif yang berpotensi memecah belah bangsa. Menurutnya, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah adalah fondasi utama agar posisi Indonesia semakin kuat dan diperhitungkan di kancah global.
