Skandal beras oplosan dianggap momentum mereformasi industri beras nasional dan perkuat peran penggilingan rakyat.
Generasi.co, Jakarta – Polemik beras oplosan yang tengah mencuat di publik dianggap bukan sekadar persoalan kecurangan dagang, melainkan sebagai peluang besar untuk memperbaiki struktur industri beras nasional yang timpang.
Johan Rosihan, Sekretaris Fraksi PKS di MPR RI, menilai kasus ini membuka kesempatan strategis untuk mengalihkan dominasi ekonomi dari segelintir konglomerat kepada pelaku usaha kecil, khususnya penggilingan padi rakyat.
“Ketika pengusaha penggilingan besar mengancam menghentikan operasi, saya justru melihat ini sebagai berkah tersembunyi. Saatnya kita memilih, mempertahankan oligopoli atau merebut kembali kedaulatan pangan melalui pemberdayaan lebih dari 161 ribu penggilingan padi rakyat,” ujar Johan dalam keterangan tertulis, Kamis (14/8/2025).
Johan menyebut ketimpangan akut di sektor penggilingan padi bukan terjadi secara alami, melainkan akibat kebijakan yang selama ini memihak pada kelompok modal besar.
Dari total 161.401 penggilingan kecil. yang mencakup 95,1% dari seluruh unit di Indonesia, kapasitas pemrosesan mereka hanya sekitar 40–45%. Sebaliknya, kelompok penggilingan besar yang hanya sekitar 5% unit menguasai mayoritas akses ke pasar premium dan saluran distribusi nasional.
Ketimpangan ini diperparah oleh berbagai regulasi seperti batas minimal modal usaha sebesar Rp2,5 miliar, aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang mempersempit margin, serta akses terbatas ke jaringan distribusi seperti Bulog dan ritel modern.
“Ironisnya, justru penggilingan besar ini yang terlibat dalam skandal beras oplosan,” tegas Johan.
Sertifikasi mutu yang mahal juga disebut menjadi penghalang bagi penggilingan kecil untuk masuk ke pasar premium.
Ketimpangan ini berdampak langsung ke petani dan pengusaha kecil. Di Karawang, Jawa Barat, 10 dari 23 penggilingan rakyat terpaksa gulung tikar akibat tak mampu bersaing. Akibatnya, petani kehilangan akses penggilingan terdekat, bahkan harus mengantre panjang saat musim panen.
Namun, Johan menilai ancaman mogok dari pengusaha besar justru menjadi momentum penciptaan lapangan kerja baru.
Ia memperkirakan, jika produksi beras dialihkan ke penggilingan kecil, potensi serapan tenaga kerja bisa mencapai 180–220 ribu pekerjaan langsung dan hingga 440 ribu pekerjaan tidak langsung.
“Penggilingan kecil memberi multiplier effect ekonomi lokal yang lebih besar. Uang berputar di desa, membeli gabah dari petani sekitar, membayar buruh lokal, dan memakai jasa transportasi setempat,” jelasnya.
Distribusi penggilingan kecil yang lebih merata hingga pelosok dinilai sebagai kekuatan tersendiri. Johan mencontohkan Sulawesi Selatan yang memiliki ribuan penggilingan untuk menjangkau petani di daerah terpencil.
Beberapa negara Asia sudah menunjukkan keberhasilan dalam memperkuat industri penggilingan kecil. Vietnam, misalnya, menghubungkan 1,5 juta petani dengan koperasi pengolahan. Thailand membentuk sistem ‘rice doctor’ untuk meningkatkan kualitas produksi lokal.
Masalah efisiensi, seperti rendahnya rendemen di penggilingan kecil, menurut Johan, bisa diatasi melalui teknologi modern. Ia mengusulkan investasi senilai 1–1,5 miliar dolar AS atau setara 3–4 bulan anggaran subsidi pupuk untuk memodernisasi penggilingan rakyat.
Program seperti EU-SWITCH Asia di Jawa Timur dan Jawa Tengah membuktikan keberhasilan pendekatan ini. Sebanyak 150 penggilingan kecil yang beralih dari mesin diesel ke listrik mengalami peningkatan produktivitas 15–20% serta efisiensi biaya operasional.
Johan menilai pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi momen historis dalam memilih arah kebijakan pangan nasional: membiarkan struktur oligopoli berlanjut atau merebut kembali kedaulatan ekonomi melalui penguatan penggilingan kecil.
“Presiden sudah berulang kali menegaskan komitmen terhadap ekonomi kerakyatan. Momentum ini tidak akan datang dua kali,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan beberapa rekomendasi seeperti ,oratorium penegakan hukum terhadap penggilingan rakyat selama masa transisi, program modernisasi teknologi berskala nasional, dan penguatan koperasi penggilingan padi sebagai lembaga distribusi dan produksi.
“Negara-negara tetangga sudah membuktikan ini bisa berhasil. Yang kita butuhkan hanya kemauan politik untuk memulai,” tegas Johan.
Sebagai penutup, Johan mengingatkan jika kesempatan ini dibiarkan lewat, kekuatan konglomerasi akan segera pulih dan memperkuat cengkeramannya.
“Sejarah akan mencatat apakah kita memilih rakyat atau oligarki. Dan rakyat tidak akan melupakan pilihan itu,” pungkasnya.
