Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) agar pemerintahan desa dilibatkan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Aspirasi itu disampaikan di hadapan pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Audiensi diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Dasco mengatakan para kepala desa berharap program MBG dapat melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dampak ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat desa.
“Mereka berharap keterlibatan BUMDes dalam program MBG supaya perputaran uang bisa terjadi di desa dan menimbulkan efek peningkatan pendapatan serta ekonomi lokal,” ujar Dasco usai audiensi di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Selain itu, kata Dasco, para kepala desa juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi rakyat di tingkat desa.
“Karena mereka mendukung, Asosiasi Kepala Desa memberikan sejumlah masukan yang diharapkan bisa menyukseskan program-program tersebut,” tutur Dasco.
Dalam kesempatan yang sama, para kepala desa juga menyinggung berbagai permasalahan lahan desa yang dibutuhkan untuk pembangunan gerai koperasi sebagai bagian dari pelaksanaan program pemerintah.
Menanggapi hal itu, Dasco memastikan pemerintah tengah menyiapkan beberapa opsi solusi terkait pengadaan tanah desa, termasuk untuk lokasi pembangunan koperasi dan implementasi program MBG.
“Ada beberapa solusi yang nanti akan disampaikan oleh pihak pemerintah kepada kepala desa. Jadi kemungkinan untuk tanah-tanah yang digunakan membangun gerai sudah ada jalan keluarnya,” kata Dasco.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menggerakkan ekonomi lokal melalui produksi pangan di tingkat daerah. Pemerintah menargetkan program ini dapat dimulai secara bertahap pada 2025.
