Mensesneg Bantah Istana Intervensi Mundurnya Dirut BEI Iman Rachman

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi/Setneg

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menampik spekulasi yang menyebut pertemuan sejumlah menteri ekonomi hari ini bertujuan untuk menegur manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) atau mengintervensi pengunduran diri Direktur Utama BEI, Iman Rachman.

Prasetyo menegaskan bahwa pertemuan yang dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Ketua OJK Mahendra Siregar di Kantor Kemenko Perekonomian tersebut adalah agenda koordinasi biasa.

“Oh enggak, jadi itu adalah rapat rutin. Kalau saudara-saudara ingat minggu lalu kan ada di Kemensetneg, nah cuma kita menyepakati rutin. Minggu ini lokasinya ada di Kementerian Ekonomi,” ujar Prasetyo di Jakarta, Jumat (30/1).

Ia memastikan tidak ada campur tangan istana terkait dinamika di tubuh manajemen bursa.

Arahan Prabowo: Rombak Aturan Saham

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkap bahwa pertemuan tersebut membahas arahan strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan dan memperkuat pasar modal Indonesia.

Langkah ini diambil menyusul fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat ambruk ke level 7.000, sebelum akhirnya rebound ke posisi 8.319,15 pada perdagangan hari ini.

Airlangga memaparkan tiga instruksi utama Presiden terkait transformasi struktural BEI:

  1. Percepatan Demutualisasi: Mempercepat proses perubahan status bursa.
  2. Kenaikan Free Float: Meningkatkan batas minimal saham publik (free float) dari 7,5 persen menjadi 15 persen.
  3. Investasi Dana Pensiun: Menaikkan batasan investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8 persen menjadi 20 persen.

“Itu yang saya sampaikan, itu arahan Pak Presiden,” tegas Airlangga.

Terkait mundurnya Iman Rachman dari kursi Dirut BEI, pemerintah menyatakan menghormati keputusan tersebut. “Diapresiasi, dan kita tetap jaga governance. Ke depan pemerintah akan monitor kepengurusannya dengan tetap menjaga tata kelola dan roadmap di UU PPSK,” pungkasnya.