Ahmad Muzani menegaskan, pemberantasan korupsi menjadi agenda utama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Generasi.co, Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi.
Dalam momen peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada Senin (9/12/2024), Muzani menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya aparat penegak hukum, untuk menjadikan semangat antikorupsi sebagai prioritas utama.
“Hari ini adalah momen di mana setiap insan Indonesia, setiap aparat Indonesia, berniat dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan dirinya pribadi yang bebas dari tindakan korupsi,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat dikutip generasi.co.
Muzani menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi.
Hal ini telah disampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk saat pelantikan sebagai Presiden RI dan pengarahan kabinet.
“Kalau kita perhatikan pidato Presiden Prabowo, sejak pelantikan hingga arahan kabinet, semuanya konsisten dan tegas.”
“Pemberantasan korupsi adalah agenda utama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran di Kabinet Merah Putih,” tegas Muzani.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.
Indonesia Menuju Bangsa Bebas Korupsi
Muzani akui, langkah yang diambil pemerintahan Prabowo-Gibran adalah bagian dari tindakan komprehensif yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang sehat dan kuat, bebas dari jerat korupsi.
“Arah yang dilakukan Presiden Prabowo menuju bangsa yang sehat dan makin kuat. Mudah-mudahan ini adalah langkah menuju bangsa yang lebih baik dari hari ini,” ujar Muzani optimistis.
Pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi agenda politik semata, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas ekonomi, sosial, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Langkah Komprehensif Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi
Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk perkuat upaya pemberantasan korupsi, di antaranya:
- Penguatan Aparat Penegak Hukum
Pemerintah terus mendorong agar aparat penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan bertindak profesional, tegas, dan tanpa pandang bulu dalam menangani kasus korupsi. - Digitalisasi dan Transparansi Layanan Publik
- Pemerintah berkomitmen mengimplementasikan sistem digitalisasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
- Transparansi dalam pengelolaan anggaran negara terus ditingkatkan melalui laporan keuangan yang akuntabel.
- Edukasi dan Kesadaran Masyarakat
- Pemerintah berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi.
- Kampanye antikorupsi aktif dilakukan melalui media sosial dan berbagai program masyarakat.
- Peningkatan Integritas Birokrasi
Presiden Prabowo berulang kali menekankan pentingnya integritas di lingkungan birokrasi. Pengawasan ketat terhadap pejabat publik terus dilakukan untuk mencegah korupsi di tingkat pemerintahan.
Hakordia: Momentum Pengingat Semangat Antikorupsi
Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia menjadi momentum penting untuk mengingatkan seluruh pihak akan urgensi pemberantasan korupsi.
Muzani menegaskan bahwa komitmen ini harus melibatkan semua elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Semangat untuk menjauhkan diri dari korupsi harus dimulai dari niat pribadi setiap individu. Jika kita semua berkomitmen, maka upaya pemberantasan korupsi akan berjalan lebih efektif,” ujar Muzani.
Dampak Pemberantasan Korupsi terhadap Bangsa
Langkah tegas dalam memberantas korupsi membawa dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan bangsa, antara lain:
- Meningkatkan Kepercayaan Publik
Ketegasan pemerintah dalam memerangi korupsi dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. - Memperkuat Stabilitas Ekonomi
Korupsi yang diminimalisasi akan menciptakan iklim investasi yang sehat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. - Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Anggaran negara yang bebas dari praktik korupsi dapat digunakan sepenuhnya untuk program-program kesejahteraan rakyat.
Pemberantasan korupsi menjadi fondasi utama bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Komitmen ini terus ditegaskan dalam berbagai kesempatan, termasuk di momen peringatan Hakordia 2024.
Langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah, mulai dari penguatan aparat penegak hukum hingga peningkatan transparansi birokrasi, menunjukkan keseriusan dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi.
Semangat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan bangsa yang lebih baik.
(BAS/Red)